Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) untuk Djoko Siswanto sebagai ketua SKK Migas yang baru.
Moshe menilai PR Utama untuk Djoko adalah masalah lifting minyak yang masih rendah. Padahal, SKK Migas menargetkan lifting minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2032.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 BOPD.
Sementara, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Artinya, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.
"Kalau mau mencapai di 2032 itu 1 juta barel minyak, harusnya dari sekarang sudah mulai naik. Karena harus naik setidaknya untuk mencapai 2032 itu 1 juta barel, [lifting minyak] harus naik 8% per tahun," tutur Moshe kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).
Memang, kata Moshe, target lifting minyak 1 juta BOPD bisa terwujud. Namun, asa itu tak akan terjadi pada 2032, jika realisasi lifting minyak masih seperti saat ini.
Baca Juga
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus punya terobosan, yakni membuat kebijakan yang revolusioner. Apalagi, Indonesia masih memiliki cadangan yang belum dioptimalkan.
Moshe mengingatkan pemerintah jangan hanya membuat kebijakan progresif saja seperti meningkatkan jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema gross split. Dia menilai kebijakan ini tak membuat investasi menarik.
Menurutnya, pemerintah bisa menawarkan lapangan tersebut sebagai production sharing contract (PSC). Moshe menyebut hal menjadi salah satu kebijakan revolusioner.
PSC merupakan skema di mana pemerintah dan KKKS berada pada level yang sama. Dia menekankan bahwa PSC harus dilakukan alih-alih kerja sama operasi (KSO) atau idel well.
Moshe mengatakan pemerintah harus tegas dalam memberi pilihan kepada KKKS. Menurutnya, KKKS cukup diberi dua pilihan saja jika memang mendek dalam menggarap wilayah kerja (WK).
Adapun dua pilihan itu adalah tetap mengerjakan dengan menyertakan target produksi atau izinnya dikembalikan ke pemerintah.
"Kebalikan ke pemerintah buat apa? Pemerintah bisa tawarkan Kembali ke investor dengan kontrak PSC, bukan KSO. Biar apa? jadi yang mau itu investor-investor yang besar, yang lebih berbobot," jelas Moshe.
Dia menambahkan bahwa dengan dua opsi di atas, KKKS akan lebih disiplin dan serius dalam menggarap WK mereka.
"Nah, itu baru revolusioner, langsung semua orang [KKKS] panik, antara mengerjakan atau kembalikan [izin] saja," katanya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas pada Kamis (7/11/2024).
Bahlil juga langsung mengingatkan sejumlah tugas untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas.
"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.