Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Fathi mengingatkan agar pemerintah tidak semena-mena mewajibkan lembaga keuangan mendanai proyek hilirisasi. Dia mendukung wacana tersebut, tetapi pemerintah juga perlu memberi insentif kepada lembaga keuangan.
Fathi meyakini lembaga keuangan tidak akan serta merta mau membiayai proyek-proyek hilirisasi. Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya insentif agar perbankan maupun lembaga keuangan non-bank mau mengambil resiko di proyek hilirisasi.
"Pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor," jelas Fathi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).
Politisi Partai Demokrat ini merasa hilirisasi yang berkeadilan bukan hanya akan meningkat nilai tambah ekonomi atas produk dalam negeri, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang layak di sektor industri kepada generasi muda.
Oleh sebab itu, tambahnya, perlu adanya kerja sama para pemegang kepentingan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
Menurut Fathi, jika lembaga keuangan partisipasi aktif membiayai proyek-proyek hilirisasi maka ketergantungan akan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berkurang.
Baca Juga
"Namun, saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius," katanya.
Bahkan, dia mengaku akan mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan ke dalam agenda Komisi XI DPR. Fathi mengklaim perlu perhatian khusus agar implementasi kebijakan tersebut berjalan optimal.
Sebagai informasi, wacana kewajiban perbankan hingga lembaga keuangan non bank membiayai proyek hilirisasi muncul usai dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi ketua satgas tersebut. Bahlil pun mengungkapkan salah satu tugas dari Prabowo adalah mendorong perbankan untuk ikut membiayai proyek hilirisasi.
"Perbankan-perbankan kita, [dan] lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi," tutur Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
