Bisnis.com, JAKARTA - Kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan. Kemiskinan di Indonesia sebagian besar adalah kemiskinan struktural atau non alamiah dimana struktur kekuasaan bukan hadir melayani rakyat, tetapi melayani kelompoknya, mempermudah segala urusan oligarki ekonomi qum politik atau sebaliknya. Tidak ada demokrasi ekonomi, justru praktik KKN tumbuh subur.
Singkatnya, kausalitas kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah faktor non alamiah, terutama kesalahan dalam kebijakan ekonomi yang berdampak pertumbuhan stagnan, kinerja industri menurun bahkan saat ini masuk fase deindustrialisasi, PHK massal, kondisi fiskal tertekan dan sebagainya.
Mengacu pada pengeluaran bulanan Rp 1.109.280 versi Bank Dunia maka ada 171,4 juta orang miskin di Indonesia. Sebaliknya, kelompok rentan miskin menurut BPS bertambah dari 54,97 juta tahun 2019 menjadi 67,69 juta pada 2024. Adapun ketimpangan samakin melebar, dapat dilihat dari gini ratio September 2024 0,381; serta pengangguran terbuka yang jumlahnya 4,48 persen.
Sementara kelas menengah makin merosot. Data BPS memperlihatkan, dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah menyusut lebih dari 10 juta orang, dari 57,33 juta tahun 2019 menjadi 47,85 juta di tahun 2024.
KETEPATAN IDENTIFIKASI
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan tergantung pada langkah awal mengidentifikasikan siapa orang miskin itu dan formulasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian melihat profil kemiskinan terutama karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan karakteristik sosial-budaya dan demografi. Dalam konteks inilah perbaikan dan integrasi data dan sasaran perlindungan sosial menjadi sangat mendesak untuk dijadikan basis pengambilan kebijakan.
Mengingat kemiskinan struktural sangat kompleks, maka pola pengentasannya memerlukan kombinasi strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Kemauan politik menjadikan masalah kemiskinan sebagai prioritas nasional dengan kebijakan afirmatif dan kepastian hukum.
Baca Juga
Pertama, kebijakan ekonomi dengan mengerek investasi di sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan manufaktur; mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya lokal dan tenaga kerja produktif; dan terkhusus pertanian dan UMKM insentifnya harus ada dan secara berkala di naikan, termasuk pengarusutamaan ekonomi kreatif dan penghapusan gender gap.
Kedua, membuka lapangan kerja berkualitas terutama program padat karya untuk mengurangi pengangguran, penguatan ekosistem wirausaha berbasis digital.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa atau kampung seperti jalan, listrik, air bersih, sekolah, pustu, dan jaringan internet; dan pemanfaatan smart village untuk pemerataan ekonomi.
Keempat, reforma agraria dan sumber daya alam: percepatan redistribusi tanah untuk petani kecil dan bantuan modal bagi petani; serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, bukan elite ekonomi semata yang dimulai dengan penataan ulang kepemilikan untuk memastikan pasal 33 UUD 1945 terjewantahkan.
Kelima, inklusi keuangan untuk endorong penggunaan fintech sehingga orang miskin dan pengangguran atau petani dan pelaku UMKM bisa mengakses modal; dan tak kalah pentingnya digitalisasi ID untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Dari sisi anggaran, mengacu pada pengalaman berbagai negara, diestimasi mencapai 10-15 persen dari PDB/tahun. Dengan asumsi PDB Indonesia di tahun 2035 mencapai Rp 40.000 triliun, maka anggaran yang diperlukan berkisar Rp 4.000 – 6.000 triliun per tahun. Misalnya pemerintah mengalokasikan Rp 2.000 triliun untuk pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial Rp 1.000 triliun, investasi sektor padat karya dan produktif Rp 3.000 triliun, dan seterusnya.
Untuk memastikannya berjalan optimal, perlu sistem dan manajemen yang efektif. Hal yang dilakukan antara lain.
Pertama, mengintegrasikan semua data sosial, ekonomi, dan kependudukan untuk memudahkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan hadirnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Inpres No 4 Tahun 2025 dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sebagaimana diatur dalam Perpres No 163 Tahun 2024 maka akselerasi pengentasan kemiskinan harusnya lebih cepat dan tepat sasaran.
Kedua, desentralisasi dan keterlibatan daerah dimana pemerintah daerah harus diberi keleluasaan dalam mengelola program pengentasan kemiskinan dengan skema block grant yang diawasi secara ketat.
Ketiga, penegakan hukum dan transparansi anggaran dengan cara pencegahan korupsi dan kebocoran anggaran agar program dapat berjalan secara optimal. KPK dan Kejaksaan Agung diharapkan menjadi garda terdepan untuk pencegahan dan penindakan atas masalah ini.
Keempat, investasi pada sumber daya manusia seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan kelompok miskin, dan pelatihan keterampilan kerja - vocational training berbasis industri; digitalisasi dan inovasi teknologi.
Jika hal-hal diatas dijalankan dengan disiplin, anggaran dikelola secara transparan, serta manajemen berbasis data diterapkan dan personalia birokrasi yang kapabel, berintegritas dan loyalitasnya pada merah putih, maka Indonesia bisa mencapai zero kemiskinan bahkan sebelum 2035.
