Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa memiliki sejumlah opsi untuk membalas Amerika Serikat bila kebijakan tarif timbal balik jadi diberlakukan Presiden Donald Trump.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump merencanakan tarif timbal balik itu akan berlaku mulai besok, Rabu (2/4/2025). Kebijakan itu akan diterapkan untuk semua negara dan bukan hanya kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 15 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan terbesar.
Dilansir Bloomberg, Selasa (1/4/2025), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya tidak ingin membalas kebijakan AS tersebut. Namun, pihaknya telah memiliki rencana yang kuat bila perlu menetapkan respons balasan terhadap tarif impor tinggi Negara Paman Sam.
“Kami tidak serta-merta ingin membalas. Jika perlu, kami memiliki rencana kuat untuk membalas dan akan menggunakannya,” jelas von der Leyen, pada Selasa (1/4/2025).
Dalam rencananya, AS akan mengenakan tarif besar-besaran kepada mitra global. Tarif tersebut akan mulai berlaku bersamaan dengan tarif tambahan sebesar 25% untuk semua mobil yang diimpor ke AS dan bea masuk sebesar 25% untuk impor baja dan aluminium dari mitra global.
Trump mengatakan langkah-langkah tersebut akan memperbaiki tarif serta hambatan non-tarif yang menurutnya tidak adil, seperti peraturan domestik dan bagaimana negara-negara memungut pajak, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) Uni Eropa.
Baca Juga
Sebaliknya, Uni Eropa menegaskan bahwa kebijakan PPN-nya adil dan tidak diskriminatif serta berlaku sama untuk barang-barang domestik dan impor.
Von der Leyen mengatakan bahwa pihaknya ingin ada ‘solusi yang dinegosiasikan’ setelah kebijakan tarif timbal balik tersebut diumumkan.
Namun, dia juga menegaskan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan tindakan balasan terhadap barang-barang AS senilai hingga 26 miliar euro. Pasalnya, tegas von der Leyen, kekuatan Eropa tidak hanya terletak pada perdagangan tetapi juga pada teknologi.
Menurutnya, bisnis di Benua Biru terkait erat dengan perusahaan teknologi besar AS yang dapat menjadi target Uni Eropa sebagai bagian dari tindakan balasan.
Komisi tersebut juga dapat menggunakan berbagai instrumen hukum untuk membatasi akses ke kontrak pemerintah atau penjualan iklan digital di pasar yang bernilai sekitar 100 miliar euro.
“Eropa memegang banyak kartu. Dari perdagangan hingga teknologi hingga ukuran pasar kami. Namun, kekuatan ini juga dibangun atas kesiapan kami untuk mengambil tindakan pencegahan yang tegas. Semua instrumen tersedia,” kata von der Leyen.
Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa Prancis dan negara-negara lain telah meminta pejabat perdagangan untuk mempertimbangkan penggunaan instrumen anti-paksaan blok (bloc’s anti-coercion).
Instrumen kebijakan itu dirancang untuk menyerang balik negara-negara yang menggunakan tindakan ekonomi dan perdagangan secara paksa. Langkah tersebut dapat menyebabkan pembatasan perdagangan dan layanan serta hak kekayaan intelektual tertentu, investasi asing langsung, dan akses ke pengadaan publik.
