Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah buka suara menanggapi kebijakan tarif perdagangan baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia.
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, awalnya pemerintah RI bakal memberikan tanggapan pada Kamis 3 April 2025 pukul 10.45 WIB secara daring. Namun, tidak lama berselang pemerintah membatalkan rencana konferensi pers daring hari ini.
Pemerintah mengungkapkan masih kebijakan tarif AS sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran kementerian dan lembaga terkait.
"Menimbang hal tersebut, kami sampaikan bahwa press conference ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya," tulis keterangan yang diterima Bisnis, dikutip Kamis (3/4/2025).
Perinciannya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso dijadwalkan bakal memberikan tanggapannya pada hari ini.
Di samping itu, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan turut serta memberikan responnya pada agenda tersebut.
Baca Juga
Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan pemberlakuan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.
Pengumuman kebijakan penetapan tarif timbal balik itu dilakukan Presiden Donald Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat.
Dalam agenda tersebut, Trump memajang sebuah poster yang berisi daftar tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada negara-negara mitra dagang. China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.
Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Banglandesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%.
Kebijakan tersebut menjadi sorotan lantaran bakal memperdalam perang dagang yang telah dimulai oleh Trump pada saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.
Pasalnya, keputusan penetapan tarif bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.
Tak hanya RI yang bakal segera memberi respon, sejumlah negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan bakal memberikan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.
