Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap Indonesia berisiko mengakhiri surplus neraca perdagangan RI selama beberapa tahun terakhir.
Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama menyatakan penetapan tarif terhitung sejak 2 April 2025. Di Asia Tenggara, tarif tersebut menjadi yang tertinggi setelah Vietnam sebesar 46% dan Thailand 36%.
“AS menyoroti berbagai hambatan perdagangan dan manipulasi mata uang Indonesia yang mencapai 64%. Ini merupakan tarif ketiga tertinggi di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Thailand,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).
Menurut Ezaridho, langkah Trump berisiko mengakhiri surplus neraca perdagangan Indonesia. Per Februari 2025, Indonesia surplus US$3,12 miliar karena didorong penurunan impor domestik akibat tekanan sosial yang semakin meningkat.
Capaian itu adalah surplus selama 58 bulan beruntun sejak Mei 2020. Akan tetapi, lebih rendah dibandingkan dengan surplus Januari 2025 yang mencapai US$3,45 miliar.
“Tarif baru dari Trump dapat mengakhiri surplus ini, terutama karena AS merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia,” ucap Ezaridho.
Dia menyatakan jika tidak ada negosiasi bilateral, maka nilai ekspor ke AS dapat terus menurun. Pada saat bersamaan, mitra dagang lain diperkirakan tidak akan mampu sepenuhnya mengimbangi hilangnya nilai ekspor ke AS.
Musababnya, China saat ini tidak dalam posisi ekonomi yang memungkinkan ekspansi manufaktur dengan cepat tanpa menciptakan gelembung malinvestasi di sektor industrinya. Mitra dagang lainnya pun tak bisa diharapkan.
“Vietnam dan India juga bukan solusi, karena keduanya bergantung pada konsumsi AS dan terkena tarif yang lebih tinggi daripada Indonesia,” pungkasnya.
Ezaridho memandang bahwa kondisi saat ini menjadi langkah besar pertama dalam pergeseran perdagangan global dari China sebagai pusat manufaktur menuju AS.
Adapun potensi risiko utama dari tarif timbal balik tersebut adalah kemungkinan negara-negara terdampak akan membentuk blok perdagangan bebas sebagai respons, seperti perjanjian trilateral Jepang-Korea Selatan-Cina baru-baru ini.
“Langkah itu bisa mengurangi ketergantungan global terhadap konsumsi dan manufaktur AS, serta mendorong produksi yang lebih fokus pada pasar regional dibandingkan pasar internasional yang jauh,” tutur Ezaridho.
Dia menilai bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan strategi Trump untuk mengurangi globalisasi dan mendorong ekonomi lokal. Namun, bagi banyak negara termasuk Indonesia, langkah ini memiliki risiko yang besar.
Mengingat perekonomian sangat bergantung pada penanaman modal asing (FDI) dan ekspor, sementara ekonomi global sedang dalam kondisi rapuh. Selain itu, kontribusi utama Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari konsumsi rumah tangga, yang sering kali melebih-lebihkan kekuatan ekonomi sesungguhnya.
“Output Bruto, yang mengukur transaksi bisnis-ke-bisnis [B2B] dan barang setengah jadi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal ini menandakan potensi pelemahan ekonomi ke depan,” ujar Ezaridho.
