Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lebih awal. Hal ini menyusul pengumuman pemerintah Arab Saudi yang menetapkan jadwal haji lebih cepat dari tahun sebelumnya.
Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 dapat dilakukan lebih awal untuk menjamin kepastian layanan bagi jemaah.
“Pada Juli dan Agustus telah dimulai pengumuman lokasi tenda-tenda masyarakat yang dapat dilihat dalam platform Nusuk dan pemilihan lokasi tenda masyarakat yang nantinya akan dipakai oleh jemaah di Indonesia,” kata Irfan dalam Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI, Senin (7/7/2025).
Untuk mendukung persiapan ini, BP Haji telah menerima relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp63,3 miliar. Anggaran ini sebelumnya sempat diblokir. Namun, kini dapat digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan dan persiapan haji.
“Berkaitan dengan relaksasi yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan tersebut sebesar Rp63 miliar dimohon pimpinan dan anggota Komisi VIII DPRI dapat memberikan persetujuan penggunaan anggaran BP Haji tahun 2025,” ujarnya.
Secara total, setelah melalui proses realokasi, restrukturisasi, dan relaksasi, anggaran BP Haji tahun 2025 yang bisa digunakan mencapai Rp171,73 miliar.
Baca Juga
Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti dokumen perjalanan haji, akomodasi dan transportasi jemaah di Arab Saudi, pelatihan petugas, hingga pengawasan.
Sebagian anggaran juga digunakan untuk menugaskan 587 personel BP Haji ke Arab Saudi sebagai bagian dari tim pelaksana dan pemantau layanan di lapangan.
“Maka dibutuhkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, untuk persiapan Haji 2026 (1447 Hijriah), BP Haji telah menyusun rencana yang mencakup penyusunan regulasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyiapan asrama haji, dan transportasi udara.
Tak hanya itu, pihaknya juga mulai rekrutmen serta pelatihan petugas, penyediaan layanan di Arab Saudi (akomodasi, konsumsi, transportasi), serta pengawasan layanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
