WACANA MOBNAS: Pemerintah lobi prinsipal asing

JAKARTA: Pemerintah mengklaim telah melakukan penjajakan awal dengan sejumlah investor dan prinsipal asing terkait dengan adanya kemungkinan bekerja sama mengembangkan proyek mobil nasional.Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengungkapkan kerja sama dengan prinsipal asing selaku investor strategis berperan sangat vital dalam memperkuat pemasaran, pendanaan, industri perakitan, maupun alih teknologi.Dia tak menyangkal beberapa prinsipal dan investor strategis yang telah dijajaki sebagian besar berasal dari Asia, di antaranya China. China dipertimbangkan sebagai calon mitra mobnas strategis karena harga produk yang kompetitif serta penguasaan teknologi otomotif yang relatif modern.Selama ini, prinsipal otomotif lokal yang telah berkembang sebagian komponen dan permesinannya disokong dari Negeri Tirai Bambu. Hidayat berharap kerja sama yang telah terjalin itu bisa dilanjutkan dalam skema yang lebih besar. “Beberapa prototipe mobnas mesin-mesinnya dari China,” ujarnya hari ini.Namun, katanya, sejumlah produk otomotif China selama ini masih sulit memperbesar pangsa pasar domestik karena tak memiliki jaringan yang kuat dan mengakar.“Untuk itu, pemerintah merasa butuh kerja sama yang sinergis supaya jaringan pemasaran mobnas bagus. Artinya, jaminan after sales service dan komponen perlu dipikirkan,” ujarnya.Skema kerja sama patungan di industri otomotif dinilainya telah menjadi tren dunia, terlebih ketika suatu negara berhasrat merealisasikan proyek mobil merek nasional. “Saat ini, tak ada di dunia ini yang 100% modal sendiri. Jadi, mau tidak mau, harus ada kerja sama,” ujarnya.Jika tak ada kerja sama saling menguntungkan dengan para pihak eksternal baik untuk pendanaan maupun transfer teknologi, Hidayat pesimistis proyek mobnas akan berjalan cepat.Proses kerja sama patungan itu pun, lanjutnya, sebenarnya bisa diatur melalui mekanisme perjanjian khusus agar tak merugikan Indonesia. Meski tidak 100% Indonesia, prinsipal lokal masih bisa menjadi pemegang saham mayoritas. “Ini yang lebih realistis daripada 100% harus dari kita semua,” lanjutnya.Namun, Hidayat juga memberi catatan kritis bahwa kerja sama dengan pihak lain bisa dijalankan apabila telah disepakati terlebih dahulu oleh DPR. Karena itu, Kemenperin dalam posisi menunggu dipanggil DPR untuk memperjelas mobnas di dalam panja.“Saya mendorong lahirnya mobnas. Namun, mobnas butuh kriteria, visi, misi dan sejumlah kode etik yang jelas dan terarah. Sebelum melangkah lebih jauh, semuanya butuh perundingan awal,” paparnya. (Bsi)