BISNIS.COM, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidaksesuaian penggunaan belanja pada 72 kementerian/lembaga dan berindikasi merugikan negara Rp546,01 miliar.
Ketidaksesuaian itu mencakup kelebihan pembayaran sebesar Rp273,4 miliar, pemahalan harga pekerjaan senilai Rp234,69 miliar, realisasi belanja tidak didukung kegiatan (indikasi fiktif) sebesar Rp7,56 miliar dan penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas Rp30,36 miliar.
Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan pihaknya kerap menemukan saldo anggaran yang berbeda antara pencatatan dan fisik yang dilaporkan kementerian/lembaga.
“Kami dapat data tidak langsung dari sumbernya. Sumber-sumber kami adalah satker-satker (satuan kerja) itu. Kadang yang dilaporkan satker saldonya ada lima, tetapi oleh K/L dilaporkan dua,” katanya di sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 37 laporan keuangan 2012 kepada 37 K/L, Kamis (27/6).
Dalam laporan itu, BPK menyebutkan kelebihan pembayaran terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, barang/jasa tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan konsultan.
Khusus penyimpangan belanja perjalanan dinas, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan penyimpangan itu biasanya dilakukan dengan modus membiayai perjalanan yang tidak ada anggarannya.
Penyimpangan itu terlihat dari ketidaksesuaian nama dan nomor tiket dengan manifest, perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban.
“Yang pergi hanya 2 orang, tapi yang dipertanggungjawabkan 5 orang. Mereka pakai tiket bodong, lalu diuangkan,” ujarnya.
