Bisnis.com, JAKARTA -- Badan usaha milik negara akan mendapatkan porsi minoritas dalam pengerjaan feasibility study mega proyek Jembatan Selat Sunda.
Deputi Perencanaan Infrastruktur dan Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuyanto mengatakan feasibility study (fs) atau studi kelayakan jembatan senilai Rp200 triliun tersebut mencapai Rp2 triliun.
"Itu kan sangat besar. Sekarang BUMN [badan usaha milik negara] mana yang mau mengeluarkan uang sebesar itu," katanya saat ditemui, Selasa (16/7).
Selain itu, ujar Luky, penggelontoran uang dari BUMN juga akan sedikit susah karena harus berurusan dengan pemegang saham dan terkadang sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Jadi tidak mudah, harus komitmen, kemungkinan jadi minoritas saja," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan M.Chatib Basri menegaskan fs Jembatan Selat Sunda (JSS) akan dilakukan oleh BUMN dan pemrakarsa yakni PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).
