Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Dahlan Iskan berharap pengerjaan studi kelayakan (feasibility study/fs) Jembatan Selat Sunda (JSS) dapat melibatkan perusahaan internasional yang terpercaya.
"Kalau pembuat fs-nya bukan lembaga yang dipercaya oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, sulit mendapat dananya," katanya di Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Dia menjelaskan untuk menarik dana yang besar dari luar negeri hasil studi kelayakan haruslah bernilai sangat baik dan dikerjakan oleh pihak yang terpercaya. Jika pemerintah menugaskan BUMN untuk melakukan fs tersebut, lanjutnya, maka BUMN tersebut harusnya menggandeng perusahaan internasional yang juga dipercaya oleh investor asing.
"Mungkin BUMN bisa membuat fs yang bagus sekali, tetapi jika tidak bekerjasama dengan perusahaan internasional, nantinya nama BUMN belum tentu bisa dijual untuk mencari dana asing. Makanya fs harus hebat dan lembaganya harus terpercaya," ungkapnya.
Sementara itu, jika nantinya pemerintah menugaskan BUMN bersama pemrakarsa melakukan studi kelayakan yang diperkirakan menelan biaya Rp1,5 triliun, maka BUMN tidak perlu menggandeng perusahaan asing sebab menurut Dahlan pemrakarsa atau inisiator swasta akan bekerjasama dengan pihak asing yang terpercaya.
"Kalau keputusan fs-nya inisiator bersama BUMN, makan inisiator itu akan menggandeng orang luar. Kan inisiatornya kita tahu bukan ahli, tapi bisa menggandeng ahli dari luar negeri," terangnya.
Dahlan menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah untuk skema penugasan studi kelayakan dan pengerjaan jembatan bernilai Rp200 triliun tersebut. Kendati begitu, dia mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan pilihan-pilihan yang memungkinkan dalam berbagai skema yang disiapkan pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah akan segera memutuskan pola pelaksanaan dan pendanaan bagi pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang meliputi Jembatan Selat Sunda pada bulan ini. Terdapat dua opsi pola, yakni pemrakarsa plus BUMN atau non-pemrakarsa dengan menggunakan dana APBN. Pemrakarsa yang dimaksud adalah PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang merupakan gabungan perusahaan milik pengusaha Tommy Winata dengan Pemprov Banten dan Lampung.
Jembatan Selat Sunda yang penjangnya hampir mencapai 30 km bertujuan menghubungkan sistem transportasi darat pulau Sumatera dan pulau Jawa dan mengembangkan kawasan strategis di dua wilayah tersebut. Untuk studi kelayakannya diharapkan rampung tahun depan sebelum pergantian masa pemerintahan agar dapat direncanakan pembangunannya oleh pemerintahan baru.
