Bisnis.com, JAKARTA - BUMN Karya PT Hutama Karya menilai suplai chain atau rantai pasok merupakan masalah utama dalam ekspansi di negeri orang.
Sekretaris Hutama Karya Ari Widiantoro menjelaskan rantai pasok di luar negeri sangat terbatas.
Apalagi, lanjutnya, perseroan harus memilih material yang memiliki kualitas baik untuk proyek yang dikerjakannya.
"Tidak ada rekomendasi, jadi sulit," katanya kepada Bisnis, Sabtu (27/7).
Oleh karena itu, ia sangat berharap perwakilan pemerintah Indonesia dapat membantu perusahaan nasional yang melakukan ekspansi dalam menyediakan rantai pasok.
Sebelumnya, Kepala Badan Pembina Konstruksi Hediyanto W Husaini mengatakan saat ini kontraktor Indonesia ummnya belum memahami dengan benar mengenai kontrak internasional dan dukungan hukum yang masih lemah.
Karena hal tersebut kontraktor Indonesia memilih menjadi sub kontraktor dibandingkan dengan kontraktor utama karena menghindari terjadinya dispute kontrak. Akibatnya, kontraktor Indonesia jarang bersaing di kancah internasional padahal memiliki kemampuan yang mumpuni.
Menanggapi hal itu, Ari berpendapat kontraktor Indonesia sudah mulai pintar dalam memilih kontrak yang akan diambil.
"Kami bahkan bisa menyewa lawyer di negara tertentu untuk memperkuat kontrak kami," ujarnya.
Hutama Karya: Rantai Pasok Hambat Ekspansi Kontraktor di Luar Negeri
Bisnis.com, JAKARTA - BUMN Karya PT Hutama Karya menilai suplai chain atau rantai pasok merupakan masalah utama dalam ekspansi di negeri orang.Sekretaris Hutama Karya Ari Widiantoro menjelaskan rantai pasok di luar negeri sangat terbatas.Apalagi, lanjutnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Dimas Novita Sari
Editor : Bambang Supriyanto
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
16 menit yang lalu
Makin Tajir, Profil Dewi Kam Perempuan Terkaya Indonesia 2024
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
3 jam yang lalu
Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%
4 jam yang lalu