Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) menargetkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor manufaktur pada 2014 bisa meningkat dua kali lipat dibandingkan realisasi investasi PMDN manufaktur 2012. Peningkatan PMDN akan difokuskan untuk industri di luar Pulau Jawa.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Kadin Natsir Mansyur mengatakan pemerintah harus berkomitmen meningkatkan investasi PMDN, khususnya untuk wilayah luar Pulau Jawa. Pasalnya, selama 3 tahun terakhir, investasi selalu terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek.
“Jadi saat ini Kadin bersama pemerintah berusaha menaikkan angka PMDN dua kali lipat pada tahun depan. Ini akan didorong untuk investasi di luar Pulau Jawa,” kata Natsir dalam acara Dialog mengenai Peningkatan Investasi Sektor Industri dalam rangka Penyebaran dan Pengembangan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa, Rabu (31/7/2013).
Seditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Budi Setiyanto mengatakan sepanjang tahun lalu, realisasi PMDN dalam negeri sekitar Rp49,89 triliun. Sementara tahun ini, pihaknya menargetkan PMDN manufaktur sebsar Rp42 triliun. Biasanya, lanjut Budi, angka target memang lebih rendah dibandingkan realisasi.
Adapun sepanjang semester I tahun ini, investasi sektor industri baik PMDN maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat menjanjikan. Nilai investasi PMDN sektor manufaktur semester I 2013 sebesar 26,92 triliun atau naik 30,61% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20,80 triliun.
“Mungkin bisa naik dua kali lipat pada 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu,” katanya.
Namun, secara penyebaran, investasi PMDN sektor industri belum merata secara nasional. Sebagai gambaran, pada triwulan 1 2013, peranan Pulau Jawa dalam pembentukan PDB Nasional masih sangat dominan yaitu 57,79%. Sementara sisanya 42,21% disumbangkan oleh wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.
Kondisi yang lebih kontras terjadi di sektor industri, dimana peranan Pulau Jawa dalam pembentukan PDB sektor industri masih sangat dominan. Data pada tahun 2011 menunjukkan bahwa peranan Pulau Jawa dalam PDB sektor industri mencapai 73,42%.
Dalam periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, peranan Pulau Jawa dalam pembentukan PDB sektor industri hanya turun sekitar 4,05 %. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mendorong agar sektor industri dapat lebih menyebar khususnya ke luar Pulau Jawa.
Budi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri baik melalui pembangunan kawasan industri maupun pengembangan kompetensi inti industri daerah.
Diharapkan ke depan, peran wilayah di luar Pulau Jawa dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat dari 27% pada tahun 2011 menjadi sekitar 40% pada tahun 2025.
Pengembangan sektor industri yang tidak merata juga terlihat dari sebaran kawasan industri. Dari 74 kawasan industri yang beroperasi sebanyak 55 kawasan industri berlokasi di Pulau Jawa dengan luas sekitar 75,89% dari total luas kawasan industri di Indonesia. Dari jumlah tersebut konsentrasi terbesar di Provinsi Jawa Barat sebesar 44,07% dari total luas kawasan 28.526 Ha.
Penyebaran industri melalui pembangunan kawasan industri sangat penting mengingat peran kawasan industri yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari estimasi nilai ekspor yang berasal dari kawasan industri yaitu sebesar US$ 52 miliar/tahun (41% dari nilai total ekspor non migas Tahun 2012), estimasi nilai Investasi Rp 29,9 Triliun untuk PMDN dan US$ 7,06 milliar untuk PMA per tahun (60% dari total investasi tahun 2012) dan estimasi penerimaan negara US$ 938 juta (PBB, PPN, PPh).
“Untuk membangun kawasan industri itu kan investasi mahal sekali, harus ada infrastruktur segala macam. Untuk di luar Pulau Jawa harus realistis dan pelan pelan,” tambah Budi.
Adapun langkah yang akan diambil adalah dengan mendorong swasta untuk mengembangkan industri berbasis sumber daya alam serta memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota agar menarik investasi industri masuk ke kabupaten.
“Peran swasta harus banyak, namun tidak akan berhasil tanpa peran pemerintah juga. Pemerintah juga harus berani turun mengeluarkan investasi. Kalau infrastruktur tidak ada, swasta tidak akan mau masuk.”
