Bisnis.com, JAKARTA—Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa pembangunan proyek rel kereta api strategis dari Rantau Prapat-Dumai-Duri-Teluk Kuantan-Muaro senilai US$3,78 miliar merupakan kewenangan dari provinsi dalam hal ini Provinsi Riau.
Direktur Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra menegaskan proyek tersebut merupakan wewenang dari pemerintah daerah (Pemda) Riau karena proyek tersebut berada dalam koridor provinsi.
“Proyek itu kan proyek daerah, kalau di dalam provinsi itu kewenangan provinsi, kalau di didalam kabupaten atau kota maka dia dalam kewenangan kabupaten atau kota, dan kalau proyek tersebut lintas provinsi baru itu kewenangan pusat,” ujar Bastary kepada Bisnis.com, Kamis, (10/10/2013).
Oleh karena itu, Bastary menegaskan pemda Riau harus lebih serius menangani proyek tersebut, karena itu merupakan wewenang mereka.
Seharusnya tanggung jawab tersebut jangan dilemparkan kepada Bappenas.
“Bappenas tidak mempunyai kewenangan dalam suatu proyek, Bappenas hanya bertugas untuk memfasilitasi dan men-screening suatu proyek yang kira-kira layak diberikan bantuan dan dimasukkan kedalam program pemerintah,” tegas Bastary.
Hal tersebut disampaikan oleh Bastary menanggapi pernyataan dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (Bidang III) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Riau Yanuar, sebelumnya Yanuar mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terutama Bappenas untuk membangun rel kereta api yang masuk skema kerja sama pemerintah-swasta itu (Public Private Partnership/PPP).
“Bukan seperti itu mekanismenya, harusnya daerah yang berinisiatif, karena mereka yang punya proyek, kita [Bappenas] hanya membantu jika diperlukan,” jelas Bastary.
Bastary mengatakan pemerintah dalam hal ini Bappenas selalu melakukan pengawasan pada setiap proyek yang terkait dengan PPP seperti kemajuan proyek dan kendalanya.
“Kita selalu mengevaluasi setiap tahun, kalau tidak ada kemajuan itu akan kita drop, dan sampai sekarang tidak ada kemajuan dari proyek tersebut (proyek rel kereta api di Riau) dan tahun ini akan kita drop,” ungkap Bastary.
Terkait dengan rencana tender proyek yang akan dimulai tahun 2014, Bastary mengatakan berdasarkan PPP Book Bappenas 2012 proyek ini akan ditender pada 2014 dan ditargetkan operasi pada 2019. Namun, sepertinya itu tidak dapat dilakukan [tender]. Hal ini karena, studinya belum disiapkan.
“Studi untuk pembangunan proyek rel kereta api ini belum disiapkan. dan dipastikan 2014 nanti proyek ini belum ditender. Selain itu, bagaimana kita bisa membantu menyiapkan studi, jika orang-orang daerahnya tidak komunikatif,” ungkap Bastary.
Dia menambahkan pemerintah daerah yang terlibat dalam suatu proyek harusnya berinisiatif melakukan komunikasi dengan pusat, agar kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan suatu proyek dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengundang pemerintah pusat untuk mendiskusikan rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan.
Dengan selalu bertukar informasi maka kedua belah pihak [pusat dan daerah] sama-sama mengetahui progress atau kendala-kendala pembangunan di daerah.
“Kita sih siap untuk membantu, tapi kan ada aturannya juga, nggak mungkin kita tau-tau masuk untuk membantu tanpa ada permintaan dari pihak yang punya proyek [pemerintah daerah],” kata Bastary. (ra)
