RAPBN 2014: Dana Optimalisasi Rp26 Triliun Diusulkan Untuk Infrastruktur

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengusulkan hasil dana optimalisasi dalam Rancangan APBN 2014 sekitar Rp26,96 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri.
     
Direktur Alokasi Dana Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syafril Basir mengatakan dana optimalisasi tersebut sebagai akibat dari perubahan asumsi dan pengurangan subsidi energi dari RAPBN 2014.
     
"Kami usulkan sebagian besar dana optimalisasi itu dialokasikan untuk membiayai pembangunan inrastruktur. Tapi ini belum final, nanti akan dirundingkan terlebih dahulu dengan komisi-komisi di DPR pada 23 Oktober 2013,” ujarnya, Minggu (20/10/2013).
     
Syafril mengungkapkan usulan tersebut dikarenakan masih tingginya gap antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur.

Padahal, lanjutnya, kebutuhan infrastruktur semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
     
Selain itu dana optimalisasi tersebut juga akan dialokasikan untuk mendukung gelaran pemilihan umum 2014.

Kendati demikian, dia tidak mengungkapkan secara detail perkiraan nilai alokasi dari dana optimalisasi tersebut.
     
"Kebutuhan infrastruktur dalam negeri semakin mendesak terutama dari ketersediaan listrik. Selain itu, dana optimalisasi ini juga akan dialokasikan untuk jalan, pelabuhan, transportasi dan lain sebagainya,” katanya.
     
Seperti diketahui, dana optimalisasi didapat antara lain dari penghematan belanja pemerintah pusat RAPBN 2014 seperti, belanja pegawai sebesar Rp12,7 triliun, anggaran belanja barang sebesar Rp1,8 triliun, dan belanja subsidi energi sebesar Rp2,6 triliun.
     
Sementara itu, Ekonom PT Samuel Sekuritas Lana Sulistyaningsih mengatakan usulan dana optimalisasi untuk pembiayaan infrastruktur dinilai cukup tepat.

Kendati demikian, dia menilai kinerja penyerapan belanja infrastruktur pemerintah masih rendah.
     
Lihat saja realisasi belanja modal pemerintah hingga September, di mana baru sekitar 20% dari alokasi anggaran sekitar Rp200 triliun.

"Hal ini menunjukkan jika pemerintah masih belum mampu menyerap anggaran secara optimal saat ini,” jelasnya.  (ra)