Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan besaran subsidi pangan Indonesia terkait hasil Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ke-IX di Bali.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah belum merencanakan kenaikan subsidi pangan yang masih di kisaran 8% setelah dirumuskannya paket Bali pada konferensi WTO tersebut.
“Ya tidak otomatis begitu. Kemampuan fiskal kita juga terbatas,” katanya, Senin (9/12/2013).
Seperti diketahui, konferensi sempat berjalan cukup alot akibat tindakan India yang bersikeras untuk menaikkan subsidi pangan melebihi pagu 10% yaitu mencapai 15%.
Namun, akhirnya semua negara menyepakati besaran subsidi pangan hingga 15% yang dibatasi dalam waktu 4 tahun.
Sementara itu, dalam APBN 2014 ditetapkan subsidi pangan Rp18,822 triliun atau lebih rendah dibandingkan besarnya subsidi pangan pada 2013 sebesar Rp21,497 triliun sedangkan subsidi pupuk sebesar Rp21,048 triliun, dan subsidi benih Rp1,564 triliun.
Dia mengatakan tindakan India juga mencerminkan kepentingan negara berkembang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani layaknya Indonesia yang juga berkepentingan memberikan subsidi pangan dan pertanian dalam bentuk pupuk dan benih.
“Keputusan WTO itu harus diapresiasi karena peluang Indonesia dalam berkontribusi pada perdagangan dunia cukup besar,” tambahnya.
Dia menjelaskan Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar atas permintaan dan persediaan beras.
Menurutnya, usulan peningkatan cadangan pangan 10 juta ton beras oleh Kementerian Pertanian selama ini juga belum bisa dipenuhi oleh fiskal Indonesia. “Saya kira ini kesenjangan ini cukup beralasan."
Untuk itu, sambungnya, pelibatan swasta juga harus dipertimbangkan untuk membantu produktifitas petani yang dinilainya masih rendah.
