Penerapan UU Minerba, Pemerintah Harus Paksa Perusahaan Tambang

Bisnis.com, JAkARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah untuk memaksa perusahaan tambang untuk menaati Undang-undang 4/2009 tentang mineral dan batu bara (Minerba).

"Pemerintah tidak konsisten terhadap isi UU Minerba, oleh karenanya KSPI mendesak pemerintah untuk memaksa perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter," ujarnya, Senin (13/1).

Dia mengatakan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran jika perusahaan menjalankan amanat UU Minerba tersebut.

Hal itu terbukti di PT Vale yang telah membuat smelter dan tidak terjadi PHK. Justru yang terjadi malah perekrutan karyawan baru.

"Pemerintah jangan mengistimewakan PT Freeport dan PT Newmont yang sampai saat ini dibolehkan beropreasi dengan orientasi ekspor mineral tanpa ada kejelasan batas waktu," tegasnya.

Iqbal menyayangkan sikap pemerintah yang tunduk kepada kedua perusahaan asing tersebut.

KSPI akan melakukan aksi besar-besaran dan kampanye ke dunia internasional serta gugatan hukum kepada pemerintah apabila PT Freeport dan PT Newmont masih melakukan ekspor mineral dan tidak membangun "smelter".

UU Minerba mengamanatkan pelarangan ekspor bahan mentah. Setiap perusahaan tambang diharuskan membangun "smelter" di Tanah Air. (Antara)