Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah dinilai belum menggalakkan pengolahan limbah minyak bumi secara maksimal sehingga berimbas pada pencemaran lingkungan yang semakin marak terjadi saat ini.
Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting mengatakan pemerintah seharusnya mendesak kalangan industri untuk mengolah limbah secara optimal, terutama yang berorientasi pada nilai tambah ekonomi.
Menurutnya, pengawasan pemerintah dinilai sangat lemah dalam mengawasi pengolahan limbah industri, sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan.
“Pengawasan limbah oleh pemerintah, khususnya dampak terhadap lingkungan hidup dalam 2 tahun terakhir ini sangat lemah sehingga pengaturan limbah B3 [bahan berbahaya dan beracun] juga sangat rendah. Ditambah pula dengan regulasi atau aturan yang kurang tepat,” katanya, Jumat (28/3/2014).
Pemerintah harus ketat memberlakukan pengurangan limbah B3 yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.
Selain itu, katanya, pemerintah harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada industri supaya limbah B3 tidak digunakan. “Di Indonesia, limbah minyak belum dimanfaatkan sebagai bahan produktif dan ekonomis. Belum ada perusahaan pengolah limbah yang beroperasi secara efektif,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah kesulitan mengelola limbah, tetapi di sisi lain ada perusahaan yang sudah memiliki fasilitas pengolahan limbah juga telah memiliki izin lingkungan, tetapi mereka kesulitan untuk mendapatkan izin pengolahan limbah dari pemerintah.
