Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perhubungan mengharapkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai segera terealisasi.
Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan mengatakan mengatakan pembahasan rencana RPP pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard kini sudah berada di meja Kementerian Hukum HAM (Kemenkumham).
"Sudah selesai. Saya dapat info ke Kumham," katanya, Selasa (1/7).
Selama ini, pembentukan sea and coast guard mengalami tarik ulur, sehingga molor 4 tahun dari batas waktu yang diamanatkan dalam Undang-undang No.17/2008 tentang Pelayaran. Menurut Mangindaan, pembahasan yang berlarut-laru tersebut lantaran selama ini UU menyiratkan kewenangan sea and coast guard sangat besar.
Untuk itu, katanya, saat ini pihaknya akan fokus pada peningkatan kualitas SDM Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah kementeriannya dan terkoneksi dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla) yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
"Saya harus besarkan dulu sea and coast guard, mudah-mudahan di Sekneg putus."
Sekadar informasi, pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners' Association (INSA) terbebani tambahan biaya operasional Rp5 triliun per tahun akibat tumpang tindihnya kewenangan keamanaan laut.
