Bisnis.com,JAKARTA—Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menyatakan dengan tegas bahwa ketersediaan bahan baku rumput laut cukup melimpah, namun di sisi lain serapan industri nasional dinilai masih kecil karena terhambat oleh beberapa hal, disamping itu kajian nilai tambah rumput laut dalam proses hilirisasi pun masih dirasakan samar.
Ketua ARLI Safari Azis mengatakan kecilnya penyerapan bahan baku tersebut antara lain disebabkan karena ketidakmampuan industri nasional menyesuaikan harga bahan baku rumput laut dengan harga pasar internasional. Dalam kaitan ini, pihaknya juga berharap agar pemerintah melakukan kajian yang jelas terkait jumlah produksi dan nilai ekspor rumput laut.
“Kita pertanyakan juga bagaimana sistem kerjasama yang diterapkan dengan para petani dan pengumpul seperti apa. Karena mereka sudah faham dengan aturan harga jual bahan baku yang ada di pasar internasional melalui informasi-informasi dagang. Sebaiknya pemerintah terlebih dulu mengkaji perbandingan nilai ekspor dengan serapan produksi rumput laut lokal agar hilirisasi dapat dilaksanakan dengan baik” ungkap Safari dalam siaran pers, Kamis (11/9/2014).
ARLI menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang berusaha untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan rumput laut sebagai hilirisasi industri bernilai tambah tinggi.
Namun menurut Safari, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan dulu daya saing industrinya, mulai dari hambatan-hambatan hilirisasinya di luar dari kesulitan mendapatkan bahan baku hingga teknologi pengolahannya.
"Hilirisasi harus jelas dulu peta jalannya seperti apa. Jangan sampai permasalahan harga jual bahan baku menjadi luput dari perhatian pemerintah masih memaksakan untuk hilirisasi dan menghambat kelancaran pemasaran produk petani dan ekspor rumput laut dengan penerapan bea keluar tinggi hingga pelarangan ekspor," kata Safari.
Hilirisasi, kata Safari, harus dipersiapkan dengan matang agar pelaksanaannya baik dan efektif serta tidak bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani.
