Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada Jumat (15/8/2025). Dalam pidato tersebut Prabowo akan mengumumkan rencana anggaran untuk sejumlah program, termasuk swasembada pangan.
Ketahanan pangan atau swasembada pangan memang menjadi salah satu program prioritas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Beberapa agenda prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih juga berkait kelindan dengan sektor pangan.
“Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan, maka kita bisa beri makan kepada rakyat kita,” kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna ke-8 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Kendati belum terdapat gambaran terperinci mengenai total anggaran ketahanan pangan yang akan digelontorkan Prabowo pada APBN 2026.
Namun, beberapa kementerian terkait sektor pangan seperti Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun depan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan anggaran instansinya menjadi Rp44,64 triliun pada 2026, lebih tinggi dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp13,75 triliun. Menurutnya, jumlah itu diusulkan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Baca Juga
Secara terperinci, lanjut Amran, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program 2025 yang ditetapkan sebesar Rp29,37 triliun.
Sebanyak Rp10,07 triliun akan digunakan untuk merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 ha serta tambahan bantuan benih dari 300.000 ha menjadi 1 juta ha.
Kementan juga menyatakan akan mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala, serta untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.
"Sehingga kami mohon dukungan, yang pertama, posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan hortikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah ABT [alokasi biaya tambahan] tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multiyears, kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun," terang Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).
Sementara itu, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran menjadi sebesar Rp139,66 triliun pada pagu efektif TA 2026 untuk membangun sejumlah proyek-proyek infrastruktur, tak terkecuali infrastruktur pendukung swasembada pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pagu indikatif instansinya hanya sebesar Rp70,8 triliun, sehingga anggaran tambahan yang diusulkan mencapai Rp68,8 triliun.
Rancangan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung swasembada pangan tercatat sebesar Rp4,92 triliun. Nominal tersebut menjadi bagian dari anggaran program teknis senilai Rp65,28 triliun, selagi Kementerian PU mengusulkan anggaran dukungan manajemen senilai Rp3,60 triliun.
"[Pada 2026] kita akan fokus pada preservasi jalan dan juga irigasi, karena termasuk salah satu tupoksi yang dibebankan ke kami untuk bisa mendukung arahan Pak Presiden menuju swasembada pangan," ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Anggaran 2025
Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp155,5 triliun pada 2025. Nominal tersebut meningkat 36% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp114,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi anggaran ini bertujuan mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.
“Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas di 2025,” kata Sri Mulyani melalui unggahan Instagram resmi @smindrawati, dikutip Sabtu (29/3/2025).
Melalui unggahannya, Sri Mulyani menuturkan bahwa anggaran ketahanan pangan akan dialokasikan melalui kementerian/lembaga senilai Rp40 triliun dan nonkementerian/lembaga sebesar Rp74,3 triliun.
Kemudian, transfer ke daerah sebesar Rp16,6 triliun dan pembiayaan sebesar Rp24,6 triliun. Selain mendorong produktivitas pertanian dan perikanan, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan beras oleh Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun.