Organda Minta SPBU Khusus Angkutan Umum

Bisnis.com, BANDUNG -- DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat meminta Pertamina memperbesar jumlah SPBU khusus angkutan umum untuk memantau penggunaan BBM bersubdisi.

Ketua Dewan Pertimbangan Organda Jabar Aldo Fatinus Winaya mengatakan para pelaku jasa transportasi di Jabar akan keberatan apabila kenaikan harga BBM subsidi juga berlaku tak hanya bagi angkutan umum barang tetapi juga orang. Menurutnya menaikan BBM bersubsidi akan memukul industri angkutan. "Di Indonesia, konsumsi BBM subsidi angkutan umum masih kecil, hanya sekitar 10%. Pola pengaturannya pun tidak terlalu sulit," katanya di Bandung, Selasa (7/10).

Menurutnya harus ada kebijakan pengecualian kenaikan BBM bagi angkutan umum agar bisa menekan inflasi sebagai efek kenaikan harga BBM bersubsidi. "Mengaturnya dengan menentukan dan memproyeksikan titik-titik SPBU khusus bagi angkutan umum," katanya.

Aldo meminta agar langkah ini segera ditempuh PT Pertamina, DPP Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Organda, dan juga pemerintah untukmelakukan pertemuan dan pembahasan. "Di Jabar, jumlah SPBU sekitar 900 titik. SPBU yang khusus bagi angkutan umum baru sekitar 10%," katanya.
 
Jika Pertamina, Organda, dan Hiswana Migas, sejak sekarang mendata, Aldo mengaku optimistis sebelum akhir 2014, kebijakan pemilahan BBM bersubsidi ini dapat terealisasi. Kebijakan akan lebih efektif apabila disertai pemasangan radio frequency identification (RFID) bagi angkutan umum.

Terpisah, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk tetap menjalankan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak pada November mendatang, meskipun ada kekhawatiran terjegal di parlemen.

Ketua Apindo Jawa Barat Dedy Widjaja menegaskan subsidi BBM telah jelas banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga tidak tepat peruntukannya."Sekarang yang banyak membeli BBM itu kalangan menengah atas, sementara masyarakat kecil tetap saja terbebani," katanya.

Dia menjelaskan nantinya sebagian subsidi itu harus dipastikan dapat dialihkan kepada infrastruktur untuk mengembangkan laju investasi di daerah agar berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam jangka panjang kenaikan BBM ini akan berdampak positif sebab dana alokasi subsidi dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan anggaran negara menjadi lebih sehat karena beban subsidi beralih ke sektor yang mendukung dunia usaha.
"Tidak perlu ditahan. Kalau naik segera naikkan agar lebih pasti," ujarnya.

Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, berpandangan, pengecualian kenaikan harga BBM subsidi bagi angkutan umum punya dampak yang relatif kecil karena potensi migrasi pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum tidak akan terjadi. "Permasalahan kendaraan umum tidak hanya soal tarif, tetapi lainnya. Seperti, kenyamanan, kecepatan, dan sebagainya," katanya.

Dia menyatakan, terjadinya migrasi tersebut dapat terasa seandainya harga jual BBM subsidi melebihi Rp 10 ribu per liter. Apabila pemerintah secara langsung menaikkan harga BBM pada level tersebut atau tidak secara bertahap, efeknya, terjadi tekanan hebat pada inflasi.