Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten/kota di daerah itu mempermudah proses perizinan.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menilai selama ini investor selalu kesulitan mengurus perizinan di kabupaten/kota akibat birokrasi yang panjang dan rumit.
Bahkan, tidak sedikit oknum pemerintah diduga melakukan pungutan liar yang besar terhadap investor agar perizinannya keluar.
“Seharusnya pemerintah kabupaten/kota mampu mengeluarkan kebijakan yang berani untuk tidak mempersulit masalah perizinan. Padahal pemerintah pusat sudah mengintruksikan agar perizinan dipermudah,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (30/10/2014).
Menurutnya, proses perizinan yang rumit telah menjadi masalah klise itu dinilai tidak efektif dan efisien jika dibanding negara lainnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, jelang pasar bebas Asean tahun depan pemerintah diharapkan mampu mempermudah perizinan guna menyerap tenaga kerja yang besar.
Hal ini untuk menekan angka pengangguran yang meningkat.
Adapun, tindakan arogansi pemerintah yang kerap melakukan penyegelan terhadap perusahaan karena tidak memiliki izin dinilai tidak adil.
Dia mengaku kesalahan bisa saja terletak pada pemerintah yang mempersulit perizinan yang akhirnya perusahaan itu memaksakan beroperasi.
Namun, di sisi lain industri itu memang tidak memiliki perizinan dari awal.
Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah harus tetap menjaga keberadaan industri jika tidak memiliki izin.
“Pemerintah harus merangkul industri, bukan bertindak arogan. Jika hal ini terus dilakukan, maka investor bakal lari,” ujarnya.
