Usulan Perumahan Pekerja Ditolak Pengusaha

Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan pengusaha merasa keberatan dengan usulan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pengadaan perumahan bagi pekerja.

Ketua Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan pembangunan perumahan di kawasan industri harus dikaji ulang.

Pasalnya usulan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, di mana kawasan industri rawan dengan adanya permasalahan lingkungan.

Kalangan pengusaha sendiri, sambungnya, tidak bisa secara langsung menyediakan rumah untuk pekerja di lingkungan industri.

Menurutnya mayoritas perusahaan masih belum mampu menyediakan perumahan yang layak secara gratis bagi pekerja.

Sanny menambahkan, pengusaha hanya bisa memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi pekerja, misalnya memberikan pinjaman uang muka perumahan.

“Kami bisa mengupayakan kemudahan kepemilikan, bukan membangun rumah dan diberikan secara gratis,” katanya, Rabu (26/11/2014).

Hal senada dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit yang menilai himbauan Menteri Ketenagakerjaan untuk penyediaan rumah bagi pekerja akan sulit direalisasikan oleh seluruh pengusaha.

Sebab masing-masing perusahaan memiliki kekuatan finansial yang berbeda. “Tidak semua perusahaan punya kemampuan. Harusnya pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang bisa menyediakan rumah bagi pekerja,” katanya.

Anton mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk kebutuhan perumahan bagi pekerja. Terlebih BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memberikan berbagai kemudahan akses kepemilikan rumah.

“Untuk waktu dekat pemerintah manfaatkan saja dana yang bisa dipakai di BPJS Ketenagakerjaan, itu saja dimanfaatkan dulu,” ujar Anton.