Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menerapkan National One Stop Service sektor perizinan investasi yang terpusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta.
Selama ini, izin investasi melewati banyak pintu kementerian dan lembaga dikeluhkan oleh investor lantaran menyita waktu dan biaya. Belum lagi investor harus berhadapan dengan birokrat bermental 'priyayi' yang mempersulit perizinan demi uang pelicin.
“Pejabat seperti itu mau tidak mau dengan sendirinya harus mengikuti sistem revolusi mental birokrat yang diterapkan oleh pemerintah. Itu nanti yang akan menggerakkan adalah sistem, sistemnya yang ingin kita bangun dan orangnya harus mengikuti sistem," katanya seusai memimpin upacara HUT Ke-43 KORPRI di Lapangan Monas Jakarta, Senin (1/12/2014).
Jokowi menambahkan, selain membangun sistem lebih ringkas, pemerintah akan lebih banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-catalogue. Sistem ini diyakini mujarab untuk menekan praktek korupsi proses lelang.
"Harus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan barang dan jasa menggunakan e-catalogue, [itu] akan mempercepat," kata Presiden.
Lelang barang dan jasa lewat e-catalogue pernah diterapkan Jokowi ketika memimpin Provinsi DKI Jakarta. E-catalogue memangkas waktu proses lelang yang biasanya membutuhkan waktu dua bulan menjadi hanya dua pekan.
