Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam proyeksi Center of Economic and Law Studies (Celios), setidaknya sebanyak 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS yang terancam turun signifikan.
Direktur Celios Nailul Huda mengatakan proyeksi tersebut dihitung berdasarkan cara perhitungan International Monetary Fund (IMF), di mana setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% akan berdampak pada penurunan permintaan sebesar 0,8%.
“Dari perhitungan kami, penurunan ekspor ke AS diperkirakan mencapai 20%-24% per item barang. Akibatnya, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi terkena PHK,” ujar Nailul kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025).
Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia memperkirakan sekitar 191.000 tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan.
Di sisi lain, Nailul menegaskan bahwa ancaman ini tidak hanya menyasar sektor formal. Sektor informal seperti petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk industri makanan dan minuman juga diprediksi akan terdampak.
Baca Juga
Selain itu, sektor kimia dasar dan industri minyak nabati, seperti Crude Palm Oil (CPO), termasuk yang berpotensi terkena imbas. Untuk sektor CPO sendiri, diperkirakan sekitar 28.000 tenaga kerja dapat terdampak PHK.
Nailul menjelaskan, kebijakan tarif Trump membuat harga barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun secara signifikan. Apalagi, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk segera mengalihkan tujuan ekspor ke negara lain.
“Ketika permintaan menurun, produksi ikut ditekan. Perusahaan kemudian melakukan rasionalisasi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” jelasnya.
Dalam hal ini, menurut Nailul, dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga merambat pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Nailul menyebut, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian nasional. Terlebih, pemerintah Indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan syarat pertimbangan teknis (pertek) impor.
Hal ini dapat memicu penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat industri manufaktur yang makin lesu. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun ke angka 4,3%-4,1% jika tidak ada perlindungan industri.
