Bisnis.com, JAKARTA--Pemberantasan illegal fishing saat ini tengah menjadi sorotan nasional. Pemerintah berkeras kecurangan tersebut harus dibrantas karena merugikan negara. Lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan?
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan untuk menjalankan prioritas kebijakan negara tersebut, TNI memiliki berbagai kendala. Kendala pertama ialah bahan bakar.
Menurutnya bahan bakar untuk kapal operasi merupakan hambatan yang selalu dirasakan. Bagaimana tidak, untuk satu jam operasi saja, kapal fregat membutuhkan dana operasional Rp900 juta.
"Itu baru sampai di ZEE [zona ekonomi eksklusif. Kalau kejadiannya di ujung berung sana, berapa itu. Nggak sampai-sampai," katanya, Senin (22/12/2014).
Permasalahan kedua, lanjutnya, ialah persebaran kapal yang kalah jauh dari wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Kapal Indonesianya biasanya berada di perbatasan negara, base point, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Sementara itu, pencurian ikan kerap terjadi di luar area persebaran kapal tersebut.
"Begitu kami geser ke sana, mereka bermain lagi di tempat lain. Mungkin radar mereka lebih canggih, kecepatan juga tinggi," ucap Moeldoko.
Berdasarkan kondisi tersebut, dia menyampaikan penangkapan kapal yang melanggaran aturan Indonesia itu tidak dapat segera ditangkap. Untuk memberhentikan aksinya, TNI membutuhkan ruang dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Sehingga tidak seperti yang kita bayangkan. Ada laporan ilegal fishing di titik-titik ini, saat itu juga diambil, nggak iso," paparnya.
Selain itu, Moeldoko juga menegaskan TNI tidak bermain-main dan serius dalam menangani kasus illegal fisihing dengan berpedoman pada aturan-aturan internasional yang ada.
Jangan sampai, sambungnya, penegakan hukum kepada para pencuri ikan menyalahi prosedur yang telah menjadi kesepakatan. Misalnya saja seperti penembakan langsung kapal pencuri oleh pesawat tempur.
"Gak cocok kalau main tembak. Yakinlah kami tidak dalam konteks bermain-main. Sehingga kalau ada 'ah lambat banget sih ini TNI' memang bukan lambat tapi butuh ruang dan waktu," jelas Moeldoko.
ILLEGAL FISHING: TNI Bantah Diklaim Bertindak Lamban
Pemberantasan illegal fishing saat ini tengah menjadi sorotan nasional. Pemerintah berkeras kecurangan tersebut harus dibrantas karena merugikan negara. Lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Dimas Novita Sari
Editor : Ismail Fahmi
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
48 menit yang lalu
Alasan JP Morgan Pilih Bank Jago (ARTO) saat Likuiditas Mengetat
1 jam yang lalu
Lo Kheng Hong Ungkap Alasan Borong Saham Bank Danamon (BDMN)
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
58 menit yang lalu
AS Kenakan Tarif Bea Masuk Tinggi ke China, Apa Dampak ke RI?
1 jam yang lalu
PPN 12% untuk Barang Mewah, Pengusaha: Hampir Semua Kena
1 jam yang lalu