SUSI PUDJIASTUTI VS EKSPORTIR: 80% Orang Indonesia hanya Makan Tongkol

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dirinya tidak mencari prestasi melalui pencapaian angka ekspor, tetapi hanya ingin menyelamatkan laut Indonesia melalui kebijakan yang berkelanjutan.

Martin Sihombing - Bisnis.com

Selasa, 3 Februari 2015 | 17:30

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (kedua kanan) tertawa lepas saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015)./Antara-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya tidak mencari prestasi melalui pencapaian angka ekspor, tetapi hanya ingin menyelamatkan laut Indonesia melalui kebijakan yang berkelanjutan.

"Saya bukan menteri yang mencari prestasi dengan angka-angka ekspor," kata Susi Pudjiastuti dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Menteri Susi mengatakan, dirinya menginginkan agar berbagai pihak terkait dapat memenuhi terlebih dahulu kebutuhan pangan dan protein domestik atau dalam negeri. Ia juga menginginkan agar bangsa Indonesia bisa mengonsumsi ikan yang selama ini kerap diekspor, apalagi menurut dia selama ini 80% orang Indonesia hanya bisa makan tongkol.

Menurut dia, ikan tuna yang mahal semuanya diekspor. "Kita hanya makan tuna kecil-kecil yang bikin gatal," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki ambisi agar ekspor sektor kelautan dan perikanan Republik Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

"Ekspor kita tidak sesuai dengan kondisi geografi kita yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, tetapi ekspor kita hanya nomor lima di Asia Tenggara," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Menurut Susi, hal tersebut merupakan sebuah kontradiksi dan irononis sehingga perlu dilakukan perubahan agar Indonesia menjadi nomor satu setidaknya di Asia Tenggara.

Apalagi, ia juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa RI ingin menjadi Poros Maritim Dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pemerintah harus membuang paradigma lama yang menitikberatkan pada peningkatan ekspor, termasuk dalam komoditas perikanan, sebagai patokan penting pertumbuhan ekonomi.

"Ekspor yang dijadikan sebagai patokan pertumbuhan ekonomi sudah tergolong kuno," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Abdul Halim, seharusnya pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan harus berpatokan kepada beberapa indikator yang lebih berarti dibandingkan sekadar ekspor.

Ia memaparkan, patokan pertama adalah banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) di tingkat desa pesisir hingga kabupaten/kota/provinsi di Indonesia.

"Dari patokan ini, juga bisa dianalisis banyaknya produk olahan dan tingkat kompetitifnya dibandingkan dengan produk yang sama di tingkat regional maupun internasional," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, patokan lainnya adalah jumlah perikanan skala kecil yang sudah terhubung aktivitas perikanannya dari hulu ke hilir, serta meningkatnya pendapatan pelaku perikanan berskala kecil.