Bisnis.com, BOGOR - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta dukungan APBN dari pemerintah pusat untuk mewujudkan rencana pembangunan monorel yang diproyeksi membutuhkan anggaran hingga Rp16 triliun.
Ridwan memaparkan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri, para Wali Kota memaparkan masalah-masalah yang dihadapi daerah. Curhat Wali Kota mayoritas terkait isu indeks pembangunan manusia (IPM), infrastruktur, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.
Dalam forum tersebut, Ridwan Kamil fokus untuk membahas rencana pengadaan transportasi publik, yakni monorel. Pasalnya, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, transportasi publik Indonesia ketinggalan 20 tahun.
"Kita lebih fokus pada infratruktur yang mahal. Itu rata-rata public transport, monorail, cable car. Itu dananya triliunan," ujarnya di Istana Bogor, Jumat (20/2/2015).
Menurut Emil, untuk membangun empat koridor monorel sepanjang 10 km dibutuhkan dana investasi sekitar Rp16 triliun. Dengan proyeksi investasi sebesar itu, Pemkot tidak akan bisa merealisasikan proyek tanpa dukungan anggaran pemerintah.
"Sampai kapan pun kota tidak bisa kalau tidak ada dukungan dari APBN. Kalau ke swasta melelahkan dan tidak sampai. Kalau urusan public transport, kalau tidak sekarang, tidak kompak, tidak bersepakat, susah," tutur Ridwan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago menuturkan transportasi massal yang butuh investasi besar dapat digarap dengan menggandeng pihak swasta atau lembaga multilateral, seperti proyek pembangunan MRT Jakarta.
"Nanti dilihat berapa nilai wajar yang dapat didukung oleh pemerintah, tapi sekarang belum dianggarkan. Nanti pak wali kota mau ngomong sama saya," katanya.
Seperti diberitakan Bisnis, Pemkot Bandung meminta bantuan APBN sekitar Rp5 triliun untuk mendukung pembiayaan pembangunan monorel di ibu kota Jawa Barat itu.
Proyek Monorel Bandung Raya merupakan sarana transportasi yang akan mengintegrasikan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang dan Subang.
