Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran jumbo untuk program ini pun menuai polemik.
Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Senin (18/8/2025), program unggulan pemerintah ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Anggaran bernilai jumbo ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta peserta, baik siswa, para siswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Anggaran tersebut melonjak dibandingkan alokasi 2025 senilai Rp171 triliun.
“Makanan yang disajikan dalam program ini [MBG] dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat, serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal,” demikian yang dikutip dari dokumen tersebut.
Pemerintah mengeklaim komposisi makanan kepada setiap kelompok sasaran memperhatikan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG.
“Makanan yang diberikan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap,” tambahnya.
Baca Juga
Komposisi Alokasi Anggaran MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan komposisi anggaran Program MBG senilai Rp335 triliun yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan mayoritas anggaran yang akan diterima oleh BGN dalam program MBG 2026 untuk mengintervensi makan bergizi.
“Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran jumbo itu, sekitar Rp1,2 triliun per hari atau Rp25 triliun per bulan pada 2026 akan digunakan untuk mengintervensi penyediaan MBG yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa sebanyak 95% pemenuhan bahan baku untuk MBG berasal dari produk pertanian, sehingga pelaksanaan program ini diharapkan akan mendorong sektor pertanian di Tanah Air.
“Dan untuk dana Rp335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan, karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” terangnya.
Di samping itu, anggaran jumbo senilai Rp335 triliun itu akan digunakan untuk mendukung manajemen operasional, termasuk gaji pegawai BGN. Anggaran ini juga mencakup digitalisasi data penerima manfaat MBG. Dalam hal ini, BGN menginginkan agar setiap penerima manfaat terdata dalam sistem.
