Menteri ESDM: Tiongkok Harus Tanggung Jawab Pembangkit FTP I

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menilai opsi menyewakan pembangkit listrik kepada tiga BUMN Tiongkok merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Tiongkok.

Sudirman menuturkan pembangkit listrik 10.000 Mw yang dibangun pada periode Fast Track Programe (FTP) tahap I memiliki reliabilitas yang tidak optimal, yakni hanya sekitar 60%-65%. Mayoritas pembangkit digarap oleh perusahaan asal Tiongkok.

"Tidak mungkin dibiarkan. Saya rasa itu tanggung jawab dari pemerintah China untuk memperbaiki kualitas dari pembangkit mereka," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/4).

Kebijakan sale and Lease back oleh PLN kepada BUMN Tiongkok, imbuh Sudirman, akan dilakukan hingga realiabilitas pembangkit meningkat ke level 99%-100%. Setelah itu, pengelolaan pembangkit akan ditarik kembali oleh PLN.

Sudirman menjelaskan dari lima perusahaan BUMN listrik Tiongkok, PLN memilih tiga perusahaan untuk lease back. Setelah memilih perusahaan, PLN akan mengalokasikan pembangkit mana yang akan digarap oleh BUMN Tiongkok itu.

"PLN memilih tiga perusahaan. Dari itu akan dialokasikan siapa dapat apa. Itu akan ditunjuk untuk perbaiki dan melakukan lease back pembangkit," pungkasnya.

Salah satu BUMN Tiongkok yang berminat lease back pembangkit FTP tahap I adalah China Huadian Engineering Corporation. Hal tersebut dilakukan seiring rencana investor Tiongkok ini menggarap proyek baru senilai US$2 miliar, yakni PLTU Sumsel 8 di Muara Enim.

Menurut Mnteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, opsi lease back pembangkit FTP I sudah dibicarakan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke China akhir Maret lalu.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa BUMN disebut berminat mengambil alih pembangkit FTP I agar dapat mengoptimalkan kapasitasnya di atas 90%.