Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun Berantas Permukiman Kumuh

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp4 triliun untuk menangani pemukiman kumuh tahun ini guna mengejar pencapaian target 0% kawasan kumuh di 2019.nn
Pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta./Bisnis-Nurul Hidayat
Pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta./Bisnis-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp4 triliun untuk menangani pemukiman kumuh tahun ini guna mengejar pencapaian target 0% kawasan kumuh pada 2019.

Joerni Makmoerniati, Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat Pengambangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan hingga saat ini berdasarkan data Ditjen Cipta Karya, masih tersisa 12% kawasan kumuh di seluruh Indonesia yang belum tertangani, atau sekitar 38.487 hektar.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mendata ulang sebaran kawasan tersebut untuk memperoleh data spasial, tidak saja numerik.

“Datanya harus kita benahi dulu, target nol itu dicapai dari angka berapa? Kalau target kota tanpa kumuh itu memang berat, sehingga kita sebutnya meminimalkan kawasan kumuh dengan mengejar target yang lebih jelas, yakni 38 ribu hektar itu,” katanya, Jumat (22/5/2015).

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun tahun ini dari direktoratnya akan dikhususkan untuk penanganan permukiman saja. Kebutuhan penanganan menurutnya antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per hektar.

“Tahun ini memang agak besar dan itu untuk permukimannya saja. Itu belum termasuk akses terhadap air minum, sanitasi, drainase dan keteraturan bangunan, yang juga menjadi indikator lain untuk menilai kekumuhan,” katanya.

Menurutnya, target penanganan kawasan kumuh selama lima tahun ke depan adalah 38.487 hektar kawasan kumuh. Pemerintah dapat menangani langsung permukiman kumuh di skala kawasan di atas 15 hektar. Sementara di bawah luas tersebut, akan ditangani pemerintah daerah melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, tingkat kekumuhan tinggi sebagian besar ada di kota-kota metropolitan. Namun demikian, tidak semua pemda bersedia bekerja sama dengan pemerintah pusat. Hal ini mejadi tantangan tersendiri untuk merealisasikan target pemerintah.

“Tidak semua kota besar mau melakukan kerja sama, antara lain karena tidak mau dikatakan kumuh, melainkan hanya tidak tertata. Padahal, banyak sekali indikator kekumuhan yang terpenuhi di situ,” katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper