Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi gangguan pasokan gas bumi tengah berlangsung yang berimbas pada penyaluran oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kepada pelanggan industri. Hal ini berdampak pada produktivitas industri pengolahan yang terancam setop produksi.
Merujuk pada keterbukaan informasi, PGN menjelaskan perihal penurunan penyaluran gas pada Agustus 2025 oleh pemasok gas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas yang membuat pengaliran gas ke pelanggan di wilayah Jawa Barat dan Sumatra terkendala.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, kondisi ini disebabkan adanya unplanned shutdown pemasok gas eksis serta adanya beberapa tambahan pasokan gas yang masih dalam proses finalisasi.
"Situasi ini memengaruhi kebutuhan volume gas dan stabilitas penyaluran bagi pelanggan yang saat ini dilayani di wilayah terdampak," ujar Fajriyah dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (16/8/2025).
Oleh karena itu, PGN meminta pelanggan untuk melakukan pengendalian pemakaian gas sesuai ketersediaan pasokan gas dan menggunakan bahan bakar lainnya bagi pelanggan yang menggunakan peralatan dengan sistem dual fuel.
Dengan adanya kondisi ini, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan sedang melakukan langkah percepatan untuk memperoleh alokasi pasokan gas dan LNG tambahan serta menyalurkannya kembali kepada pelanggan secepat mungkin.
Baca Juga
"Kami memahami bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran operasional pelanggan dan kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," tuturnya.
PGN juga memastikan akan rutin memberikan pembaruan informasi secara berkala, serta memastikan koordinasi intensif agar pasokan dan layanan gas dapat segera pulih.
Sebelumnya, sejumlah industri pengguna gas bumi telah mengeluhkan pembatasan penggunaan gas yang memicu penyetopan produksi di pabrik pengolahan.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$17,8 per MMBtu.
"Itu dari harga dasar regasifikasi US$14,8 per MMBtu dan surcharge 120% [untuk pemakaian di atas AGIT], sedangkan HGBT US$7 per MMBtu hanya 48% sehingga harga rata-rata menjadi US$12,6 per MMBtu," ujar Yustinus, dihubungi terpisah.
Dalam kondisi ini, pihaknya kembali menagih ketersediaan pasokan gas sesuai alokasi Kepmen ESDM 76/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Yustinus meyakini pemerintah tengah mencari cara agar implementasi HGBT terlaksana secara penuh.
"Pelaksanaan sepenuhnya Perpres dan Kepmen sangat penting dan genting untuk kelangsungan industri termasuk menjaga kepercayaan investor," tuturnya.
