Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mengusulkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (k/l) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp1.498,25 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 102 kementerian dan lembaga pemerintahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 kementerian/lembaga yang memperoleh porsi anggaran terbesar.
Pada posisi pertama terdapat Badan Gizi Nasional (BGN) dengan usulan anggaran mencapai Rp268 triliun. Jumlah ini melonjak signifikan dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp116 triliun.
Besarnya anggaran yang diterima BGN ini seiring dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas strategis nasional pada 2026. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Anggaran Rp268 triliun digunakan untuk pengadaan bahan pangan bergizi lokal, operasional dapur komunitas, distribusi makanan harian, edukasi perilaku hidup sehat, pengembangan laporan digital, serta pengawasan berlapis oleh lembaga pemerintah dan independen.
Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan mendapatkan usulan anggaran Rp185 triliun. Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan outlook 2025 yang mencapai Rp247 triliun.
Baca Juga
Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati urutan ketiga dengan usulan RAPBN 2026 senilai Rp145,65 triliun, naik 5,13% dari outlook 2025 sebesar Rp138,54 triliun.
Pada posisi keempat, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi Rp118,5 triliun, meningkat dari outlook 2025 sebesar Rp85,73 triliun.
Kemudian, Kementerian Kesehatan berada di urutan kelima dengan usulan Rp114 triliun, lebih tinggi dari outlook 2025 yang sebesar Rp86,08 triliun.
Berikutnya, Kementerian Agama mendapat alokasi Rp88,77 triliun, naik dari outlook 2025 sebesar Rp69,83 triliun. Adapun, Kementerian Sosial memperoleh Rp84 triliun, meningkat dari outlook tahun sebelumnya sebesar Rp79,59 triliun.
Pada urutan kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan anggaran Rp61 triliun, lebih besar dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp52,92 triliun.
Diikuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan usulan Rp55 triliun, naik dari outlook 2025 yang sebesar Rp47,02 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan berada di posisi kesepuluh dengan usulan Rp52,01 triliun, turun dari outlook 2025 sebesar Rp71,46 triliun.
Kemudian, Kementerian Pertanian memperoleh Rp40 triliun, naik dari Rp27,3 triliun pada 2025. Kementerian Perhubungan menyusul dengan alokasi Rp28,48 triliun, meningkat dibanding outlook 2025 sebesar Rp23,09 triliun.
Di urutan ke-13, Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan Rp20 triliun, turun dari outlook 2025 sebesar Rp23,98 triliun. Selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh Rp18,07 triliun, naik dari outlook 2025 yang sebesar Rp15,12 triliun.
Terakhir, Badan Intelijen Negara (BIN) menempati posisi ke-15 dengan anggaran Rp16,45 triliun, lebih tinggi dari outlook 2025 sebesar Rp15,44 triliun.
Berikut daftar 15 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar pada 2026:
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp268 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp185 triliun
- Kepolisian Negara Republik Indonesia: Rp145,65 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp118,5 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp114 triliun
- Kementerian Agama: Rp88,77 triliun
- Kementerian Sosial: Rp84,44 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp61 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp55 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp52,01 triliun
- Kementerian Pertanian: Rp40 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp28,48 triliun
- Kejaksaan Republik Indonesia: Rp20 triliun
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp18,07 triliun
- Badan Intelijen Negara (BIN): Rp16,45 triliun
