Peternak Unggas Terpuruk, Pemerintah Cuma Bisa Mendata

Bisnis.com, JAKARTA – Merespons kian terpuruknya peternak unggas rakyat karena harga ayam potong yang terus-menerus berada di bawah harga pokok pembelian (HPP), pemerintah mengaku akan mengintensifkan pendataan produksi dan suplai untuk memperbaiki tata niaga pasar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Muladno menyampaikan industri perunggasan pada dasarnya merupakan industri biologis yang dapat diperhitungkan nilai potensinya.

“Memang pendataan ini masih harus menjadi prioritas kita untuk menghitung produksi dan suplai unggas. Saya harus tunjukkan pada publik kalau kita punya data yang benar,” jelas Muladno saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/6).

Muladno merincikan saat ini dia telah menyusun lima langkah strategis untuk pengumpulan data yang akurat. Pertama, Dirjen PKH akan melakukan tindakan tegas yang selama ini dinantikan peternak.

Kedua, pemerintah tengah mencari lembaga surveyor yang nantinya akan melakukan fungsi verifikasi data yang akan diberikan pada pemerintah.

Ketiga, pekan ini Dirjen PKH akan mengirimkan surat pada semua perusahaan untuk meminta data produksi dan suplai dengan sejujur-jujurnya dan selengkap mungkin.

Keempat, Dirjen PKH akan segera memanggil principle atau pemilik perusahaan galur ayam di luar negeri untuk menjelaskan siklus produksi ayam, dan mempresentasikan seperti apa metode yang paling tepat untuk menghitung potensi produksi.

Dari keempat langkah di atas, Ditjen PKH kemudian akan merintis e-poultry atau aplikasi berbasis data yang nantinya dapat digunakan untuk mengakses langsung jumlah DOC dalam negeri.

“Jadi dari e-poultry ini bisa diakses kapan pasokan berlebih, atau kapan pasokan defisit. Kalau kelebihan bisa kita kurangi,” terang Muladno.

Adapun, Muladno menegaskan pemerintah tidak akan segan mengenai sanksi bagi perusahaan yang hasil laporannya berbedai dengan hasil survei lapangannya.

Ditemui terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Informasi Pasar (Pinsar) Unggas Nasional Hartono menyampaikan pemerintah memang hendaknya bergerak secepat mungkin untuk menopang keterpurukan peternak unggas nasional.

Pasalnya, dalam dua tahun tetakhir pasokan DOC yang melebihi daya serap pasar telah membuat harga komoditas tersebut konsisten di bawah harga pokok penjualan (HPP).

Pinsar Unggas mencatat harga jual di pasar anjlok ke level Rp13.000 dari HPP Rp15.500.

“Memang untuk membenahi ini semua harus ada political will. kalau tidak dipercepat, setiap hari peternak unggas ini ada yang collapsed. Kami butuh pertolongan, pemerintah harus segera mengatur harga jual kembali ke atas HPP,” kata Hartono.