Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan mengatakan Direktur Pelindo II RJ Lino harus bertanggung jawab atas kerugian akibat aksi stop kerja ratusan anggota Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebab, aksi tersebut merugikan pemilik barang dan perekonomian negara.
"Pelabuhan rugi puluhan miliar rupiah. Dirut Pelindo II RJ Lino harus tanggung jawab. Aksi main pecat Lino telah berdampak kepada kerugian berbagai pihak termasuk kamtibmas. Harusnya dia bisa jaga iklim kondusivitas," kata pemerhati pelabuhan tersebut di Jakarta, Rabu (29/7/2015).
Dia juga menyayangkan aksi tersebut menyebabkan kemacetan dan menahan 3.663 petikemas yang sedianya akan bongkar muat di terminal petikemas terbesar Indonesia yang dikelola oleh Hongkong tersebut.
"Dampak kerugian jelas puluhan miliar hanya karena aksi industrial yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ini terkesan seperti sengaja ingin bikin gaduh," ujar Syaiful.
Syaiful menilai lebih jauh bahwa Dirut Pelindo II tidak punya itikad baik selesaikan masalah konsesi JICT.
"Lino tidak pernah menjawab substansi malah belokkan dengan isu yang jelas-jelas bohong bahwa gaji Senior Manajer JICT sama dengan gajinya. Harusnya Lino tinggal tunjukkan bukti persetujuan perpanjangan konsesi JICT dari Pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan," ujar dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Nasdem, Capt.Subandi menyesalkan sikap Dirut Pelindo II/IPC RJ.Lino yang melakukan PHK sepihak 2 karyawaan PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) sehingga memicu aksi mogok kerja di terminal peti kemas ekspor impor tersebut, kemarin, Selasa (28/7/2015).
"DPRD DKI akan memanggil dan meminta penjelasan managemen JICT, Pelindo II dan Disnaker DKI Jakarta sesuai laporan beberapa karyawan JICT yang kami peroleh," ujarnya kepada Bisnis.com, hari ini, Rabu (29/7/2015).
Dia mengatakan DPRD DKI sudah melakukan diskusi dengan pimpinan Dewan bahwa terjadinya mogok karyawan di JICT kemarin sangat memengaruhi aktivitas perekonomian di Ibukota khusunya dan secara nasional juga mengakibatkan terhentinya kegiatan ekspor impor. (k1)
