Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo perlu meneliti ulang dan memeriksa semua dokumen terkait perpanjangan privatisasi/konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holding (HPH) karena ini menyangkut aset negara yang bernilai triliunan rupiah.
Ketua ITF Asia Pasifik Hanafi Rustandi mengatakan Presiden bisa langsung memerintahkan instansi terkait segera menyelidiki dan memeriksa semua dokumen serta mekanisme yang telah dilakukan sehubungan dengan perpanjangan privatisasi JICT tersebut.
Hanafi mengatakan hal itu menanggapi aksi demo pekerja JICT yang mengakibatkan distribusi barang di pelabuhan Tanjung Priok sempat lumpuh, yang dipicu pemecatan dua orang karyawan JICT serta menolak perpanjangan Privatisasi.
"Aksi demo sah-sah saja, apalagi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pekerja dan serikat pekerjanya dalam upaya menyelamatkan aset bangsa agar tidak dikuasai asing,"ujarnya melalui siaran pers ITF,hari ini, Sabtu (1/8/2015).
Dia menilai perpanjangan kontrak antara JICT dan Hutchison Port Holding (HPH) melanggar UU Pelayaran No. 17/2008, khususnya pasal 82 dan 344. Pelindo II mestinya hanya sebagai operator dan tidak berwenang untuk melakukan negosiasi atau nenandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain.
“Otoritas yang memiliki kewenangan adalah pemerintah c/q Menteri Perhubungan,” tegasnya seraya mendesak Menhub Ignasius Jonan segara bertindak untuk membatalkan perpanjangan konsesi tersebut.
Hanafi mengungkapkan HPH saat ini juga sedang menghadapi masalah di Brisbane dan Sydney, Australia, akibat keputusan sepihak perusahaan untuk mengurangi sekitar 40% karyawannya dan upaya-upaya untuk mengebiri peran serikat pekerja di kedua terminal tersebut.
"Karena itu, buruh bongkar muat di pelabuhan Brisbane dan Sydney melakukan aksi mogok selama 4 jam pada Kamis dan Jumat pekan lalu," tuturnya.
Dia mengatakan, saat ini Serikat Pekerja bidang trnsportasi di Indonesia yang berafiliasi ke ITF al: KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), SP JITC , SP TPK (Terminal Peti Kemas) Koja, dan SP KA (Kereta Api).
"Serikat pekerja yang berafiliasi ke ITF itu merupakan soko guru utama dalam moda transportasi nasional, lalu-lintas logistik maupun manusia," ujarnya.
Hanafi mengatakan, program poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo cukup bagus jika dibarengi komitmen pemerintah untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan aset-aset stategis milik negara di sektor maritim agar tidak dikuasai oleh konglomerat asing yang agresif untuk menguasai.
Pemerintah, imbuhnya, juga harus memberikan keleluasan kepada investor nasional maupun BUMN dalam penguasaan dan operasionalisasi moda transportasi nasional.
"Termasuk keterlibatan pengusaha nsional dalam pembangunan, pengembangan serta pengoperasian pelabuhan-pelabuhan potensial,"ujar dia..(k1)
