DPR Minta Kementerian PUPR Prioritaskan Nelayan

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan kebutuhan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said menuturkan pihaknya mendorong adanya percepatan realisasi program perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

Dari segi suplai, dia menginginkan agar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama kalangan nelayan menjadi prioritas.

“Kita mau supaya nelayan mendapatkan prioritas khusus dan Pak Menteri Basuki sepakat dengan itu,” ujarnya pada Bisnis.com setelah melakukan rapat bersama Kementerian PUPR di Kantor DPR, Rabu (2/9/2015).

Menanggapi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sudah merencanakan pengembangan perumahan pesisir pantai pada beberapa titik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menambahkan tahun ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 2.600 unit rumah nelayan.

“Kepemilikan rumah akan diberikan secara gratis,” tuturnya.