Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 kepada 87 kementerian/lembaga dengan nilai kegiatan Rp784,1 triliun.
Penyerahan DIPA 2016 merupakan awal rangkaian pelaksanaan APBN 2016 yang telah disekapati pemerintah bersama DPR pada akhir Oktober 2015. Nilai belanja APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun.
"Selanjutnya saya minta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam 2016 dapat segera dimulai, Januari dimulai. Sekali lagi, segera dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin (14/12/2015).
Presiden mengatakan terlambatnya proses lelang dan pencairan anggaran negara akan berdampak negatif terhadap laju perekonomian nasional.
"Karena kalau mundur, akan terjadi kontraksi ekonomi," ujarnya.
Seiring dengan tuntasnya perubahan nomenklatur K/L dan DIPA 2016 yang diluncurkan, Kepala Negara berharap penyerapan anggaran pada tahun depan tidak lagi menumpuk di akhir tahun seperti yang terjadi selama ini.
"Itu harus kita akhiri. Pola-pola lama di birokrasi kita, penyerapan anggaran numpuknya di November, Desember, itu harus kita akhiri. Januari kita mulai, kemudian merata di sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan," tutur Jokowi.
Jokowi menjabarkan distribusi APBN 2016, terdiri dari belanja K/L Rp784,1 triliun atau 37,4%, transfer daerah dan dana desa Rp770,2 triliun atau 36,7%, dan belanja non K/L Rp541,4 triliun atau 25,8%. Belanja non K/L antara lain dialokasikan untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp184,9 triliun dan belanja subsidi Rp182,6 triliun.
