Bisnis.com, BANDUNG - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah serius dalam menegakkan peraturan larangan pemotongan betina produktif yang tertera dalam Undang-undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Sekjen PPSKI Rochadi Tawaf mengatakan importasi seharusnya digunakan sebagai alat sebatas menambal kekurangan. Di sisi lain, pemerintah juga harus punya komitmen kuat untuk meningkatkan kontribusi pengadaan daging di dalam negeri.
"Ini usaha yang paling efektif untuk menurunkan harga daging sapi, tetapi tetap melindungi perternakan sapi potong lokal," katanya, Jumat (1/1/2015).
Berdasarkan sensus pertanian 2013 stok sapi tercatat 12,3 juta ekor atau susut sampai 4,5 juta ekor hanya dalam waktu 2 tahun. Termasuk stok betina produktif. Survei yang dilakukan menunjukkan, ada pemotongan betina produktif sebanyak 30% sepanjang 2013-2014 atau sekitar 1 juta ekor.
Disamping penegakan aturan, pemerintah pun perlu membenahi infrastruktur pembangunan peternakan. Termasuk dalam hal ini yaitu melakukan pemberdayaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), sistem logistik sapi, transportasi ternak antar wilayah baik laut maupun darat.
Upaya ini terutama untuk menekan jumlah pemotongan sapi betina produktif secara nasional. Selain itu juga untuk meningkatkan populasi ternak di sentra-sentra produksi.
"Ini syarat mutlak yang harus dilakukan dengan melibatkan stakeholder secara aktif," ujarnya.
Sekretaris DPD Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (PPSKI) Jawa Barat, Robi Agustiar mengungkapkan, bila sapi betina produktif yang dipotong di Jabar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Meski begitu, dikhawatirkan akan terjadi stagnasi reproduksi sapi akibat banyaknya sapi betina produktif yang di potong. Idealnya, komposisi sapi potong yaitu 20% sapi betina tidak produktif dan 80% sapi pejantan. Dengan begitu, siklus reproduksi sapi akan berjalan.
"Sementara untuk menghasilkan sapi betina produktif butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Tapi siapa yang bisa melarang peternak menjual sapinya. Mereka bisa membeli surat palsu bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif. Mestinya ada program yang sifatnya memberi insentif agar peternak mau mempertahankan ternaknya," paparnya.
Asosiasi Pedagang Daging Sapi (Apdasi) Jawa Barat menilai rencana importasi daging sapi yang dilakukan pemerintah sebaiknya didatangkan dari New Zealand yang memiliki harga lebih rendah daripada Australia.
Ketua Apdasi Jabar Dadang Iskandar menilai importasi harus segera dilakukan untuk menstabilkan harga daging sapi pada pertengahan tahun ini.
"Setiap pertengahan tahun ada saja gejolak harga daging sapi, yang jadinya saling menyalahkan," katanya.
