Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menilai program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh sejumlah kementerian di Tanah Air tiap tahunnya belum maksimal karena konsep yang salah, sehingga tidak tepat sasaran.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan sebenarnya pihaknya sangat mengapresiasi dukungan dari kementerian yang ingin merevitalisasi pasar tradisional. Akan tetapi, dia menyayangkan banyak proyek revitalisasi yang akhirnya melempem di tengah jalan karena salah sasaran dan kurang pengawasan.
Beberapa kementerian yang rutin melaksanakan program revitalisasi pasar adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT).
"Banyak program yang ujung-ujungnya tidak tepat sasaran karena konsep yang tidak jelas. Ini sayang sekali padahal mereka sudah menggelontorkan anggaran tiap tahunnya," ujar dia kepada Bisnis.com.
Abdullah menilai, dari sekian banyak kementerian, hanya program revitalisasi dari Kementerian Perdagangan saja yang dinilai sudah maksimal dan tepat sasaran. Ini dikarenakan kementerian tersebut membentuk badan koordinasi yang bertugas melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Kementerian tersebut juga melakukan diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan di sekitar pasar, seperti pemerintah daerah, asosiasi pedagang, dan pedagang itu sendiri.
Dengan adanya petunjuk yang jelas, lanjut dia, fungsi pasar tradisional yang direvitalisasi akan bisa lebih baik. Sebab, dikarenakan tidak adanya petunjuk, pasca revitalisasi banyak pasar tradisional yang sepi pedagang hingga pada akhirnya beralih fungsi.
"Yang mestinya pasar butuh di perbaiki atapnya, malah lantai yang diperbaiki. Begitu sebaliknya, pada umumnya yang perlu diperbaiki adalah infrastruktur untuk pedagang kaki lima (PKL) supaya mereka bisa tetap berjualan tanpa ganggu lalu lintas."
Dia melanjutkan kementerian yang memiliki program ini sebaiknya meningkatkan pengawasan agar potensi penyelewengan dana bisa diminimalisir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Total pasar tradisional yang beroperasi saat ini mencapai 13.450 unit, sekitar 68% diantaranya sudah uzur, dimana usianya sudah lebih dari 25 tahun. Pasar-pasar tersebut butuh direvitalisasi secepatnya oleh pemerintah. Tiap tahunnya, sekitar 600 pasar sudah direvitalisasi.
Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun ini akan merevitalisasi pasar tradisional sebanyak 85 pasar, naik dibandingkan tahun sebelumnya 64 pasar. Adapun dana yang siap digelontorkan sebesar Rp950 juta naik dari sebelumnya Rp900 juta.
Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop I Wayan Dipta mengatakan wilayah pasar yang akan direvitalisasi tersebar di berbagai daerah, seperti Aceh, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan lainnya.
"Mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa karena kami akan menyasar daerah yang tertinggal, wilayah perbatasan, dan terkena bencana," ujar dia, pekan lalu.
Kebutuhan pasar tersebut untuk direvitalisasi seperti perbaikan gedung permanen, fasiliitas wc umum, pembuangan air, cuci tangan, tempat sampah, dan penambahan kios dan los.
Nantinya, lanjut Wayan, pasar yang mendapat bantuan dari Kemenkop akan didorong untuk membentuk koperasi sebagai manajemennya. Menurutnya, keberadaan koperasi akan membantu keuangan untuk anggotanya dalam menjalani bisnisnya.
