Bisnis.com, JAKARTA --Koordinator Institut Hijau Chalid Muhammad mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus membuka partisipasi publik terkait dengan kajian mengenai proyek reklamasi dan tanggul raksasa di Teluk Jakarta.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan lembaga itu untuk mengkaji proyek reklamasi dengan menerapkan moratorium terlebih dahulu. Hal itu berkaitan dengan persoalan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal hingga tak ada masalah pelanggaran hukum di kemudian hari.
Namun, para nelayan justru menemukan proses reklamasi masih berjalan hingga kini walaupun ada status moratorium.
"Bappenas diminta membuka debat publik terkait dengan reklamasi maupun Garuda Project," kata Chalid dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Rabu (11/5/2016).
Tak hanya itu, dia juga meminta tiga kementerian yakni KLHK, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya serta KKP dapat bersikap tegas terkait dengan adanya pelanggaran hukum dalam proyek tersebut. Hal itu, sambungnya, berkaitan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi.
Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Hutapea mengatakan tim moratorium harus memperhatikan kesejahteraan nelayan dan persoalan dugaan pelanggaran hukum. Dia menuturkan nelayan merupakan hal yang paling penting terkait dengan proyek reklamasi.
Dia menegaskan kapal pengeruk saat ini masih melakukan operasinya dalam proyek tersebut. Tigor memaparkan pihaknya meminta ada tindakan yang dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran hukum tersebut.
"Mereka masih ada yang mengambil pasir di Kepulauan Seribu," katanya.
