Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 'berkeluh kesah' soal impor garam dan garam produksi rakyat. Pasalnya, masalah tersebut tidak kunjung usai meski banyak langkah terobosan guna menekan impor direalisasikan.
"Impor garam, itu persoalan klasik," kata Menteri Susi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/9/2016). "Komisi IV dan VI DPR RI agar meng-'enforce' supaya tak ada impor saat panen," kata Susi.
Menurut Susi, impor garam saat panen membuat upaya KKP membantu produksi garam petani selama ini menjadi seperti sia-sia. Padahal, impor ini dilakukan segelintir orang. " Ini kepentingan segelintir importir yang ingin meraih keuntungan yang sangat besar."
Bukan hanya itu. "Karut marut pengelolaan garam nasional disebabkan oleh ketidakberpihakan Kementerian Perdagangan kepada petambak garam nasional," kata Susi.
Susi meminta PT Garam menyerap sebanyak-banyaknya garam hasil produksi rakyat. Perlu ada kebersamaan dengan Kementerian Perdagangan.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaudit pengelolaan garam di kementeriannya, mengingat saat ini pemberdayaan komoditas tersebut dinilai belum optimal. "Menteri Perdagangan mesti melakukan audit internal di kementeriannya," ujar Deputi Pengelolaan Program dan Evaluasi Kiara Susan Herawati di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Pusat Data dan Informasi Kiara per Agustus 2016 mencatat, permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam antara lain minimnya sarana dan prasarana, buruknya akses air bersih dan sanitasi di tambak garam, minimnya intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan.
Selain itu, besarnya peran tengkulak di dalam rantai distribusi dan pemasaran garam, serta harga garam yang rendah. Kelima permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam semakin diperburuk dengan adanya ketentuan impor garam industri tidak dikenakan bea masuk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang berlaku sejak Desember 2015.
Seperti diketahui, Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyayangkan masuknya garam impor dari Australia melalui Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, mengingat wilayah itu adalah penghasil garam terbesar di Pulau Jawa.
"Ini seharusnya tidak terjadi, karena di daerah Cirebon dan Indramayu merupakan petani garam terbesar di Jawa dan sekarang harga garam juga sedang anjlok," kata Herman Khaeron.
Dia menyatakan, pihaknya akan melarang dan menentang dengan apa yang terjadi sekarang, karena masuknya kapal bermuatan garam impor melalui pelabuhan Cirebon akan mempengaruhi harga garam petani lokal.
Sebelumnya, masa produksi garam di Pantura Jabar pada 2016 lebih pendek dibandingkan dengan 2015 yakni pada Juni hingga September.
"Ini karena faktor musim kemarau basah, kami memprediksi musim produksi hanya Juni sampai September," kata Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Jabar, M Taufik di Bandung.
Hal itu berbeda dengan musim produksi garam 2015 yang mencapai lima bulan karena kemarau dan dampak El Nino di kawasan itu.
