Kebijakan Ekonomi Jilid XIV Harus Terukur

Bisnis.com, JAKARTA -  Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan penambahan paket kebijakan ekonomi jilid XIV yang dijanjikan segera tuntas dan siap terbit harus terukur agar efektif dan efisien.

Hal ini dimaksudkan (terukur) sehingga kebijakan yang bertujuan memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing, dan mendorong kinerja perekonomian nasional, benar-benar terwujud secara nyata," katanya di Kupang, Jumat (7/10/2016).

Dekan Fakutas Ekonomi Unwira Kupang itu mengatakan hal tersebut terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menjanjikan pembahasan paket kebijakan ekonomi jilid XIV segera tuntas dan siap terbit dalam dua minggu mendatang.

"Mungkin dua minggu lagi," kata Darmin di Jakarta, Rabu (5/10), meskipun Darmin tidak menyebutkan secara detail isi dari paket deregulasi bidang ekonomi tersebut, karena sedang dalam proses diskusi di tingkat pemerintah.

Menurut Langoday sejak September 2015, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII berupa deregulasi peraturan untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing, dan mendorong kinerja perekonomian nasional.

Paket-paket kebijakan ini harus jujur diakui juga telah berdampak positif itu harus telah berdampak terhadap perbaikan iklim investasi, memperkuat daya saing, dan mendorong kinerja perekonomian nasional.

Meskipun tidak secara signifikan nampak , tetapi bahwa ada banyak investor kecil, menengah hingga yang besar telah dan akan menanamkan modalnya di daerah-daerah untuk kepentingan daya dorong perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga diperdesaan.

Dia menyebut Pemerintah mempermudah prosedur dan administrasi bagi para pengembang rumah tapak dengan luasan area maksimum 5 hektar melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIII.

Kebijakan ini, katanya selain untuk mempercepat penyediaan rumah murah, juga sebagai upaya untuk mendorong perekonomian di daerah.

Bukan cuma itu menurut dia Pemerintah juga meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang berisi pemangkasan sejumlah izin, prosedur, waktu dan biaya yang ditujukan untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

"Ini paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas akan menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40.

Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

Atas dasar itu, katanya paket kebijakan ekonomi jilid XIV yang segera tuntas dan siap terbit dalam dua minggu mendatang harus dipersiapkan dengan matang dan memiliki daya dorong yang terukur, sehingga tidak nampak dari jumlah paket kebijakan yang sudah mencapai 14, tetapi dampak dan tujuannya tercapai.