Bisnis.com, JAKARTA- Belum adanya indikator tingkat kemakmuran masyarakat perlu disikapi oleh pemerintah, baik di eksekutif maupun di tingkat legislatif.
Saat mengisi Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan selama ini belum ada tolok ukur yang ideal mengenai indikasi penggunaan keuangan untuk kemakmuran masyarakat.
Padahal menurutnya hal ini sangat penting dan perlu dipayungi sebuah regulasi yang kuat, yakni undang-undang, dan perlu disusun secara detail dalam APBN maupun APBD.
"Ada empat indikator yang dapat di dorong sebagai prinsip pembangunan yaitu turunnya orang miskin, penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan kenaikan angka indeks pembangunan manusia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (14/12/2016).
Menurutnya, hal ini harus dilakukan oleh pelaku di legislatif, sehingga mendapat dukungan politik anggaran. Partai politik, kata dia, juga perlu mendorong terwujudnya indikator ini. "Jangan hanya pada kampanye saja disampaikan tetapi harus dibuktikan ketika menjabat."
Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini berjanji akan merumuskan politik anggaran fraksi Partai Golkar untuk menjadi panduan bagi legislator baik di tingkat pusat maupun daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
