Bisnis.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo di sela-sela pidato peluncuran pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016 meminta Presiden Joko Widodo yang juga turut hadir dalam acara untuk mendukung proses penyelesaian Undang-undang Redenominasi Rupiah.
Dia mengatakan penyederhanaan jumlah digit pada redenominasi pecahan rupiah menjadi lebih efisien tidak akan mengurangi daya beli masyarakat karena terjadi penyesuaian harga pada barang dan jasa. Perubahan harga pada rupiah nantinya akan menghilangkan tiga digit pada nominal mata uang, misalnya Rp1.000 menjadi Rp1.
"Penyederhanaan jumlah digit pada redenominasi pecahan rupiah supaya efisien, dan diikuti dengan penyesuaian harga barang atau jasa. Redenominasi tdk akan mengurangi daya beli masyarakat," katanya, di Gedung Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Menurutnya, pelaksanaan redenominasi akan melalui masa transisi minimum 8 tahun sejak undang-undang berlaku. Otoritas Moneter akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan UU Redenominasi.
Sebelumnya, Senior Kenta Institute Eric Alexander Sugandi mengatakan untuk menuju redenominasi bisa dilakukan dengan terkendalinya laju inflasi yang rendah, namun yang terpenting adalah sosialisasi oleh bank sentral dan pemerintah.
Redenominasi tidak boleh membuat kebingungan masyarakat sehingga menganggu aktivitas ekonomi, seperti masyarakat yang berbondong-bondong untuk membeli barang karena menyangka adanya nilai uang yang turun.
"Ini bisa timbulkan tekanan inflasi dari sisi permintaan dan menganggu pengendalian inflasi," ucapnya.
_1688634367.jpg?w=348&h=261)
_1687503501.jpg?w=348&h=261)
_1687503501.jpg?w=348&h=261)
