Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mendorong percepatan sertifikasi kompetensi guna meningkatkan kapasitas program pendidikan vokasional logistik.
Erwin Raza, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, mengatakan wacana meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja di sektor logistik telah dimulai pada 2010.
Namun, dia mengakui progresnya sangat lamban, karena sektor logistik lebih rumit dan memerlukan upaya lebih keras.
"Dengan rapid assessment diharapkan jabatan dari setiap fungsi akan lebih cepat disusun standar kompetensinya," ujarnya dalam FGD Rapid Assessment Pemetaan Kualifikasi dan Okupasi Bidang Logistik di Jakarta, Kamis (22/12).
Sebelum rapid assessment, dia menuturkan BNSP perlu melakukan identifikasi jabatan dan fungsi di setiap organisasi atau perusahaan yang terkait dengan logistik dan rantai pasok.
Sejauh ini, ada lima okupasi yang diadopsi dari sistem kompetensi logistik di Australia yang akan dipetakan, yakni logistic administration officer, warehouse office, warehouse operator, freight forwarder, supply chain manager dan driver.
Dia berharap pemetaan kualifikasi dari lima fungsi tersebut dapat dilakukan dengan cepat sehingga BNSP bisa membuat Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Setelah itu, BNSP dan Kemenko Perekonomian akan melakukan konvensi untuk mendapatkan validitas dari pelaku logistik.
Rapid assessment, lanjutnya, rencananya akan diluncurkan pada Mei atau Juni 2017. Jika sudah diluncurkan, dia berharap rapid assessment dapat diterapkan pula oleh sekolah-sekolah logistik.
Rapid Assessment termasuk metode, instrumen dan kegiatan pengembangan profesional untuk mempersiapkan tim di-negara untuk mengumpulkan data mereka sendiri dan terlibat dalam proses perencanaan tindakan.
