Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan masih memprioritaskan pelaksanaan pengujian berkala atau KIR terhadap kendaraan – kendaraan wajib uji seperti mobil penumpang umum, bus, dan angkutan barang.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan J.A Barata mengungkapkan, rencana pemerintah melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan pribadi di seluruh Indonesia baru berupa wacana.
Pemerintah, paparnya masih perlu mengkaji secara intensif sebelum melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan pribadi. Oleh karena itu, ungkapnya saat ini belum ada rencana memberlakukan ketentuan pengujian berkala terhadap kendaraan pribadi
“Kemenhub masih memprioritaskan pelaksanaan pengujian berkala (keur/kir) terhadap kendaraan wajib uji, seperti kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan jenis bus,” kata Barata, Jakarta, Selasa (23/5).
Dia mengatakan, pihaknya masih memprioritaskan pengujian berkala terhadap kendaraan angkutan umum lantaran saat ini terdapat 6 juta kendaraan yang masih harus dilakukan uji berkala.
Jumlah angkutan umum yang harus dilakukan uji berkala tersebut, paparnya akan bertambah sekitar 600.000 – 700.000 setiap tahunnya. Sementara itu, ungkapnya balai pengujian berkala yang dimiliki pemerintah hanya 400 unit.
“Saat ini ada sekitar 6 juta kendaraan yang wajib uji berkala dan tiap tahunnya akan terus bertambah, tidak sebanding dengan jumlah balai pengujian berkala yang ada. Untuk itu, pemerintah masih memfokuskan pada kendaraan-kendaraan yang wajib uji tersebut,” kata Barata.
Dia melanjutkan, Kementerian Perhubungan juga akan terus mendukung kehadiran swasta untuk melakukan pengujian berkala pada angkutan umum mengingat jumlah kendaraan yang harus diuji terus bertambah.
Peraturan mengenai wajib uji kendaraan bermotor, paparnya tertuang dalam Undang – Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Namun, paparnya beleid tersebut hanya mengatur uji berkala terhadap kendaraan umum seperti angkutan umum orang dan angkutan barang. UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dia menjelaskan belum mengatur uji berkala terhadap kendaraan pribadi.
