Pemerintah Didesak untuk Berani Hapus Subsidi BBM Premium

Bisnis.com,JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk berani menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
     
"Mumpung harga minyak dunia sedang rendah, kita tunggu keberanian Pemerintah. Ini adalah 'goodwill' dari Pemerintah, berani atau tidak mengambil sikap," kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta.
     
Menurut dia, penghapusan BBM premium tidak semata-mata karena Tim Tata Kelola Migas sudah merekomendasikan penghapusan BBM tersebut pada akhir 2017, namun juga karena adanya ketentuan baru tentang Euro-4.
       
Hal lain yang harus menjadi pertimbangan Pemerintah, lanjut Yusri, adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mewajibkan penerapan Euro-4.
         
Saat ini Indonesia masih berstandar Euro 2 yang diterapkan sejak 2005. "Tahun depan kita sudah masuk Euro-4. Padahal untuk Euro-2 saja, premium tidak memenuhi syarat," kata Yusri.
         
Melihat berbagai kondisi tersebut, pemerintah memang harus tegas mengambil sikap. Terlebih, lanjut Yusri, saat ini Pertamina sudah memproduksi BBM pertalite yang memiliki kualitas baik namun dengan harga terjangkau.
         
Dengan adanya pertalite, selain bisa menjadi solusi atas penghapusan premium, juga bisa memperkecil varian BBM di berbagai SPBU, yang kerap mempersulit pengusaha SPBU bersangkutan karena keharusan menyediakan banyak dispenser.
         
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, pernah meminta pemerintah untuk menghapus BBM yang memiliki RON 88 atau premium. Faisal ketika itu beralasan bahwa premium sudah tidak ada lagi di pasar internasional.
         
Menurutnya, memaksakan mengimpor premium menjadi pemicu maraknya mafia migas berupa impor BBM karena di pasar internasional sudah tidak ada yang memproduksi premium.
         
Penghapusan premium juga sejalan dengan kebijakan industri otomotif yang saat ini merancang kendaraannya dengan standar emisi Euro-4.