Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang menjalankan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Namun, dia mengakui bahwa sebelumnya banyak terjadi inefisiensi hingga penggelembungan anggaran (mark-up) yang terjadi di level pemerintahan daerah (pemda).
Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah.
Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah.
"Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar," jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut.
Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan (mark-up) anggaran.
"Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak," ujarnya.
Baca Juga
Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi.
Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare.
Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.
Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.
"Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat," terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.
